Skip to content


GAJI ANGGOTA DPR & PEJABAT PEMERINTAH INDONESIA LAINYA

With former Governor of DKI Jakarta, Lieutenant General Sutiyoso
With former Governor of DKI Jakarta, Lieutenant General Sutiyoso & a Presidential Candidate 2009

Saat ini ribuan caleg berlomba-lomba menjadi anggota DPR. Tapi ngomong ngomongberapa sih gaji mereka?

*

Penerimaan anggota DPR terbagi menjadi tiga kategori, yaitu rutin perbulan, rutin non perbulan dan sesekali.

*

Rutin perbulan meliputi :

*

Gaji pokok : Rp 15.510.000.

*

Tunjangan listrik : Rp 5. 496.000.

*

Tunjangan Aspirasi : Rp 7.200.000.

*

Tunjangan kehormatan : Rp 3.150.000.

*

Tunjangan Komunikasi : Rp 12.000.000.

*

Tunjangan Pengawasan : Rp 2.100.000.

*

Total : Rp 46.100.000/per bulan

*

Total : Rp 554.000.000/per tahun

*

Masing-masing anggota DPR mendapatkan gaji yang sama. Sedangkan penerimaan nonbulanan atau nonrutin. Dimulai dari penerimaan gaji ke-13 setiap bulan Juni.

*

Gaji ke-13 :Rp 16.400.000. Dana penyerapan ( reses) :Rp 31.500.000

*
Dalam satu tahun sidang ada empat kali reses jika di total selama pertahun totalnya sekitar Rp 118.000.000. Sementara penghasilan yang bersifat sewaktu-waktu yaitu:

*

Dana intensif pembahasan rencangan undang-undang dan honor melalui uji kelayakan dan kepatutan sebesar Rp 5.000.000 per kegiatan kerj dan dana kebijakan intensif legislative sebesar Rp 1.000.000/RUU.

*

Jika dihitung jumlah keseluruhan yang diterima anggota DPR dalam setahun mencapai hampir 1 milyar rupiah. Data tahun 2006 jumlah pertahun dana yang diterima anggota DPR mencapai Rp 761.000.000, dan tahun 2007 mencapai Rp 787.100.000.

*

Gaji pokok dan tunjangan para menteri saat ini memang hanya Rp 18,6 juta per bulan. Selain gaji dan tunjangan, setiap menteri juga mendapat berbagai fasilitas. Selama ini, mereka mendapat mobil dinas Toyota Camry 3.000 cc dengan harga Rp 350 hingga Rp 500 juta.

*

Bahkan, para menteri yang baru disebut-sebut bakal mendapat mobil dinas berupa Toyota Crown Majesta yang harganya sekurangnya mencapai dua kali lipat dari mobil dinas lama. Tak hanya itu, rumah dinas di Jalan Widya Chandra dan Denpasar Raya juga menjadi fasilitas. Semua menteri juga dibekali dana taktis Rp 150 juta.

*

Bila ada kunjungan ke luar Jakarta, menteri pun berhak mendapat akomodasi kelas eksekutif hingga istimewa (VIP), termasuk hotel bintang lima. Di luar fasilitas harta benda, seorang menteri juga punya hak mendapatkan empat staf khusus dengan gaji per orang Rp 15 juta. Belum lagi, sopir yang bergaji antara Rp 5 juta sampai Rp 10 juta. Plus, fasilitas untuk penampilan berupa pakaian senilai Rp 20 juta-Rp 25 juta.

*

Bila dibandingkan para pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), gaji presiden dan menterinya tampaknya memang lebih kecil. Saat ini gaji presiden berkisar Rp 62 juta dan menterinya sekitar Rp 18 juta per bulan. Sedangkan gaji pejabat BUMN di termasuk tunjangan lebih dari Rp 100 juta per bulan.

*

Gaji direksi BUMN bidang perbankan bahkan lebih tinggi lagi, bisa mencapai Rp 200 juta per bulan. Umpamanya gaji Gubernur Bank Indonesia yang mencapai Rp 150 juta per bulan termasuk tunjangan sana sini. Tapi, rekor tertinggi saat ini adalah gaji Direktur Utama Bank Rakyat indonesia yang sekurangnya mencapai Rp 167 juta per bulan.

*

Berikut struktur gaji pejabat pemerintah Indonesia tahun 2005:

 

1. Presiden, Rp 62.740.000,-

*

2. Wakil Presiden, Rp 42.411.550.-

*

3. Ketua DPR, Rp 40.908.000,-

*

4. Wakil Ketua DPR, Rp 36.774.000,-

*

5. Ketua BPK, Rp 23.940.000,-

*

6. Ketua MA, Rp 24.390.000,-

*

7. Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI dan pejabat lainnya setingkat menteri, Rp 18.648.000,-

*

8. Kepala Daerah Provinsi, Rp 8.400.000,-

*

9. Kepala Daerah Kabupaten/Kota, Rp 6.180.000,-

*

10. Ketua KPK, Rp 40.000.000,-

*

11. KPI, Rp 30.000.000,-

*

12. KPU, Rp 15.000.000,-

*

13. Komnas, Rp 13.500.000,-

*

14. Gubernur BI, Rp 141.321.760,- (termasuk tunjangan-tunjangan)

*

15. Deputi Senior Gubernur BI, Rp 118.261.750,- (termasuk tunjangan-tunjangan)

*

16. Deputi Gubernur BI, Rp 107.281.500,- (termasuk tunjangan-tunjangan)

*

(Sumber : Media Indonesia, 21/12/05)

*
Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok terendah PNS sebesar Rp1,175 juta bagi pegawai Golongan I a dengan masa kerja 0 tahun. Gaji pokok tertinggi dinikmati oleh pejabat eselon I atau Golongan IV e dengan masa kerja 32 tahun sebesar Rp4,1 juta. Daftar gaji pokok:

*

Berikut ini beberapa rincian kenaikan gaji PNS 2011 dari golongan terendah ke tertinggi:
*

Pegawai Golongan I a dengan masa kerja 0 tahun Rp1.175.000
Pegawai Golongan I a dengan masa kerja 10 tahun Rp1.346.800
Pegawai Golongan I a dengan masa kerja 26 tahun Rp1.675.200

Pegawai Golongan II a dengan masa kerja 0 tahun Rp1.505.400
Pegawai Golongan II a dengan masa kerja 11 tahun Rp1.749.600
Pegawai Golongan II a dengan masa kerja 21 tahun Rp2.004.900
Pegawai Golongan II a dengan masa kerja 33 tahun Rp2.361.400

Pegawai Golongan III a dengan masa kerja 0 tahun Rp1.902.300
Pegawai Golongan III a dengan masa kerja 10 tahun Rp2.180.300
Pegawai Golongan III a dengan masa kerja 20 tahun Rp2.499.000
Pegawai Golongan III a dengan masa kerja 32 tahun Rp2.943.400

Pegawai Golongan IV a dengan masa kerja 0 tahun Rp2.245.200
Pegawai Golongan IV a dengan masa kerja 10 tahun Rp2.537.300
Pegawai Golongan IV a dengan masa kerja 20 tahun Rp2.949.400
Pegawai Golongan IV a dengan masa kerja 32 tahun Rp3.473.900

Sementara itu, untuk pejabat eselon I, yaitu golongan IV d dan golongan IV e adalah:

Golongan IV d masa kerja 0 tahun Rp2.542.300
Golongan IV d masa kerja 10 tahun Rp2.913.900
Golongan IV d masa kerja 20 tahun Rp3.339.700
Golongan IV d masa kerja 32 tahun Rp3.933.600

Golongan IV e masa kerja 0 tahun Rp2.649.900
Golongan IV e masa kerja 10 tahun Rp3.037.100
Golongan IV e masa kerja 20 tahun Rp3.481.00
Golongan IV e masa kerja 32 tahun Rp4.100.000

*

Namun, jika ditambah dengan tunjangan kinerja PNS yang instansinya telah disetujui dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, gaji pokok itu hanya sebagian kecil dari total gaji PNS. Misalnya untuk instansi Sekretariat Negara yang mendapatkan tunjangan kinerja paling tinggi Rp36,77 juta.Jika dihitung pejabat eselon I atau golongan IV e, dengan masa kerja 32 tahun yang mendapat gaji pokok Rp4,1 juta, total gaji diterima sebesar Rp40,87 juta. Untuk lebih lengkapnya, berikut perbandingan tunjangan jabatan dari 12 lembaga:

*

No Instansi Kelas Tunjangan Tertinggi Tunjangan Terendah
1. Kementerian Keuangan 27 Rp46,95 juta Rp1,33 juta
2 Sekretariat Negara 18 Rp36,77 juta Rp1,33 juta
3 Mahkamah Agung 16 Rp31,1 juta Rp4,2 juta
4 TNI 19 Rp29,22 juta Rp924 ribu
5 Bappenas 18 Rp25,73 juta RP1,56 juta
6 BPKP
18 Rp25,73 juta Rp1,56 juta
7 Kemenko Perekonomian
17 Rp22,26 juta Rp1,56 juta
8 Kemenko Polhukam 17 Rp22,26 juta Rp1,56 juta
9 Kemenko Kesra 17 Rp22,26 juta Rp1,56 juta
10 Kementerian Pertahanan 18 Rp21,64 juta Rp924 juta
11 Kepolisian RI 18 Rp21,3 juta Rp553 ribu
12 Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. 17 Rp19,36 juta Rp1,56 juta

*

Bagaimana dengan petinggi TNI/Polri? Kedua instansi itu mendapatkan gaji terendah sebesar Rp1,23 juta. Gaji itu diberikan untuk Prajurit Dua Kelasi Dua (TNI) dan anggota Kepolisian Bhayangkara Dua dengan masa kerja 0 tahun.
*
Sedangkan gaji pokok terbesar mencapai Rp4,2 juta diperuntukkan bagi pangkat tertinggi yaitu Jenderal, Laksamana, Marsekal, atau Jenderal Polisi dengan masa kerja 32 tahun. Daftar gaji pokok TNI/Polri:

*

Berikut sebagian daftar gaji pokok bagi TNI dan Polri. Untuk gaji pokok anggota Polri, lebih detilnya bisa dilihat di dokumen di samping.

Untuk Golongan I Tamtama TNI atau Polri
Prajurit Dua Kelasi Dua atau Bhayangkara Dua Masa Kerja 0 tahun Rp1.230.000
Prajurit Dua Kelasi Dua atau Bhayangkara Dua Masa Kerja 10 tahun Rp1.417.400
Prajurit Dua Kelasi Dua atau Bhayangkara Dua Masa Kerja 20 tahun Rp1.633.400
Prajurit Dua Kelasi Dua atau Bhayangkara Dua Masa Kerja 28 tahun Rp1.829.700

Untuk Golongan II Bintara TNI atau Polri
Sersan Dua atau Brigadir Polisi Dua masa kerja 0 tahun Rp1.565.800
Sersan Dua atau Brigadir Polisi Dua masa kerja 10 tahun Rp1.804.500
Sersan Dua atau Brigadir Polisi Dua masa kerja 20 tahun Rp2.079.500
Sersan Dua atau Brigadir Polisi Dua masa kerja 32 tahun Rp2.465.400

Golongan III Perwira Pertama
Letnan Dua atau Inspektur Polisi Dua masa kerja 0 tahun Rp2.022.100
Letnan Dua atau Inspektur Polisi Dua masa kerja 11 tahun Rp2.363.300
Letnan Dua atau Inspektur Polisi Dua masa kerja 21 tahun Rp2.723.500
Letnan Dua atau Inspektur Polisi Dua masa kerja 31 tahun Rp3.138.600

Golongan IV Perwira Menengah
Mayor atau Komisaris Polisi masa kerja 0 tahun Rp2.217.700
Mayor atau Komisaris Polisi masa kerja 10 tahun Rp2.555.700
Mayor atau Komisaris Polisi masa kerja 20 tahun Rp2.945.200
mayor atau Komisaris Polisi masa kerja 32 tahun Rp3.491.700

Sedangkan untuk perwira tinggi yaitu Letjen, Laksamana Madya, Marsekal Madya atau Komisaris Jenderal Polisi dengan masa kerja 24 tahun mendapatkan gaji pokok Rp3.635.700, dengan masa kerja 32 tahun Rp4.072.700

Untuk pucuk pimpinan tertinggi yaitu Jenderal, Laksamana, Marsekal, atau Jenderal Polisi dengan masa kerja 32 tahun, gaji pokoknya Rp4.200.000.

Besaran gaji pokok itu belum termasuk berbagai tunjangan, seperti tunjangan lauk pauk dan lain-lain. Selain itu, TNI dan Polri juga akan mendapat tunjangan kinerja terkait pelaksanaan program Reformasi Birokrasi yang sudah disetujui tahun lalu.

*

No Instansi Kelas Tunjangan Tertinggi Tunjangan Terendah
1. Kementerian Keuangan 27 Rp46,95 juta Rp1,33 juta
2 Sekretariat Negara 18 Rp36,77 juta Rp1,33 juta
3 Mahkamah Agung 16 Rp31,1 juta Rp4,2 juta
4 TNI 19 Rp29,22 juta Rp924 ribu
5 Bappenas 18 Rp25,73 juta RP1,56 juta
6 BPKP
18 Rp25,73 juta Rp1,56 juta
7 Kemenko Perekonomian
17 Rp22,26 juta Rp1,56 juta
8 Kemenko Polhukam 17 Rp22,26 juta Rp1,56 juta
9 Kemenko Kesra 17 Rp22,26 juta Rp1,56 juta
10 Kementerian Pertahanan 18 Rp21,64 juta Rp924 juta
11 Kepolisian RI 18 Rp21,3 juta Rp553 ribu
12 Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. 17 Rp19,36 juta Rp1,56 juta

*

No Instansi Kelas Tunjangan Tertinggi Tunjangan Terendah
1. Kementerian Keuangan 27 Rp46,95 juta Rp1,33 juta
2 Sekretariat Negara 18 Rp36,77 juta Rp1,33 juta
3 Mahkamah Agung 16 Rp31,1 juta Rp4,2 juta
4 TNI 19 Rp29,22 juta Rp924 ribu
5 Bappenas 18 Rp25,73 juta RP1,56 juta
6 BPKP
18 Rp25,73 juta Rp1,56 juta
7 Kemenko Perekonomian
17 Rp22,26 juta Rp1,56 juta
8 Kemenko Polhukam 17 Rp22,26 juta Rp1,56 juta
9 Kemenko Kesra 17 Rp22,26 juta Rp1,56 juta
10 Kementerian Pertahanan 18 Rp21,64 juta Rp924 juta
11 Kepolisian RI 18 Rp21,3 juta Rp553 ribu
12 Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. 17 Rp19,36 juta Rp1,56 juta

 

(Up date January 2011)

*

Daftar Gaji Pokok Pegawai BI
Gaji pokok gubernur BI justru lebih rendah dibanding presiden.
Kamis, 27 Januari 2011,
06:26
WIB
Nur Farida Ahniar
Bank
Indonesia

(VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis).
*

 

VIVAnews – Tingginya gaji yang diperoleh gubernur Bank Indonesia hingga mencapai Rp250 juta per bulan membuat BI menjadi lembaga dengan gaji tertinggi.
*

 

Ternyata, besarnya gaji yang diterima pegawai dan deputi Gubernur BI berasal dari berbagai macam tunjangan yang diterima. Gaji pokok pucuk pimpinan BI atau gubernur BI hanya Rp41,1 juta. Jauh lebih rendah dibanding presiden sebesar Rp62 juta.

Menurut Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Harry Azhar Azis, disparitas gaji antara gubernur BI dan pegawai terendah cukup lebar yaitu 80 kali lipat.

Lantas, berapa gaji pokok pegawai BI? Berikut daftarnya dari Anggaran Tahunan BI yang diajukan kepada DPR:

No     Jabatan     Besar Gaji Pokok

*

 

“Gaji pokok gubernur BI Rp41,1 juta, tapi gaji pegawai paling rendah Rp500 ribu,” kata Harry kepada VIVAnews.com di Jakarta.

1     Gubernur BI                                Rp. 41,1 juta
2     Deputi Gubernur Senior BI           Rp. 35.0 juta
3     Deputi Gubernur                          Rp. 31,9 juta
4     Direktur                                       Rp. 12-36,6 juta
5     Deputi Direktur                            Rp. 6,9-20,4 juta
6     Kepala Bagian                              Rp. 5,6-20,9 juta
7     Deputi Kepala Bagian                   Rp. 3,1-12,4 juta
8     Kepala Seksi                                Rp. 2,1-8,3 juta
9     Staff                                            Rp. 1,7-4,6 juta
10     Pegawai TU                               Rp. 800 ribu-Rp2,1 juta
11     Pegawai Dasar                           Rp. 500 ribu-Rp1,4 juta

*

Have you ever wondered why the central government spending took 77.88% of the total APBN in 2008? So, what have these guys done in the Parliament?

*

SBY administration and his Democrat Party have obtained substantial supports from Indonesian people in the last general election. But do they know:

*

· What SBY Administration has done to balance his budget?

*

· What SBY administration has done to address Indonesia‘s massive foreign and domestic debts?

*

· What SBY administration has done to minimize central government spending?

*

· What SBY administration has done to address the faltering currency Rupiah for the last 30 years?

*

His administration has addressed corruption by establishing KPK (Komisi Pemberatasan Korupsi). But capturing those who committed such a crime and put them in jail does not address the underlying issue of corruption.

*

KPK does work to a point. However, knowing how much the central government has to pay for the KPK’s daily operation, it is not wise to leave it the way it is. It creates more layer of government; draining much of the Indonesia’s APBN. Indonesian judicial system is still broken and it shall be reformed. KPK shall be placed back within the framework of Indonesia judicial system to minimize central government spending.

*

SBY administration does not seem to care about minimizing those massive central government spending and at the same time, moving forward with regional autonomy policy forcing the regional and provincial government to expand, making Indonesia government in the era of reformation; in terms of personnel, the biggest government ever on Earth.

*

Just look at how many people in the Executive, Legislative and Judicative Branch of Government Indonesia has. It is massive!!!

*

Double that with so many Irjen and Dirjen with each assistant, staff and the so called: Tenaga ahli.

*

Triple that with the recent establishment of KPK and KPU from the central government down to the city or municipality level.

*

Quadruplet that with the establishment of over 50 different independent commissions during in this era of reformation the last 10 years!

*

Indonesian government is massive has much more personnel than the US Government. Can you imagine that?

*

Indonesian natural resources have been robbed by foreign contractors in the form of corrupt contracts and the left over received by the Indonesian government are drained month after month to pay the government operation cost or APBN.

*

  • In 2009, the Indonesian Government Foreign and Domestic Debts stand at Rp. 1.667.000.000.000.000.00 (Rp. 1.667 trillion) What a zero!

*

  • Meanwhile, the 2007-2008 Indonesia’s total revenue was only Rp. 723.100.000.000.000.00 (Rp.723.1 trillion). Now go figure!

*

  • You owe Rp. 1.667 trillion and your income is only Rp. 723.1 trillion. What in the crazy world are you going to pay off your debts? That is INDONESIA today!

*

  • Well, that is not it!
  • *
  • Being a country, Indonesia has an operation cost called: expenditures, which in 2007-2008 was Rp.763.600.000.000.000.00 (Rp. 763.6 trillion). This is driving me crazy…

*

  • Just look at the figures…

*

  • Indonesia owes Rp. 1,667 trillion in the form of foreign and domestic debts, and in 2007 had Rp. 723.1 trillion in revenues and had to spend Rp. 763.6 trillion in expenditures or operation cost.
  • *
  • Between revenues and expedintures alone is already short or MINUS or having a defisit of Rp. 40.5 trillion. What in the world Indonesia is going to pay its massive debts?

*

Now, look at what SBY administration has done to address this issue. Have you seen any? It is ironic that no one dares to raise these issues to challenge SBY in this Presidential election.

*

Chairman Wiranto, Chairman Prabowo, President and Chairman Megawati, Vice President Jusuf Kalla, Governor Sutiyoso, Sultan and Governor Hamengkubuwono X and other Presidential candidates are not going to win the Presidential election against SBY just by promoting character, figure, style, charisma, bravery and talk-tough. SBY has plenty of those and plus, he has an accomplishment regardless how small and meaningless it is during his 5 years in office. There is only one way to beat SBY.

*

You need to challenge SBY with the core issues that have direct impact to the millions and millions lives of Indonesian people. Chairman Prabowo has raised some issues in his TV ads and even though his has gained substantial votes but the issues are not big enough. Stimulus package is not the very core issue. It is an issue but not the issue!

*

I am supporting former Governor of DKI Jakarta, Lieutenant General Sutiyoso because of his courage that he has shown during his 2 term in office to confront difficult issues and if he was elected to be President of Indonesia, I am sure that he will confront these massive debts decisively.

*

Once he understands that the issue is so critical for the welfare of the Indonesian people at large and for the advancement of the country, he will take on the issue with a great responsibility and courage regardless the mounting challenges ahead of him. That is Governor Sutiyoso that I know, and for that reason I supported him in his Presidential bid.

*

Unfortunately, due to political parliamentary requirements that harbor his presidential bid does not have at least 20% seats in the Parliament, he did not have the needed support to run for President bid in this 2009 election. In a sense he was the 1st victim of this unfair rule and regulation on Presidential election in Indonesia in the era of reformation. However, his political career is still wide open.

*

UPDATE – Late October 2009*

*

The recent idea that has been floated around to increase the salary of Cabinet Ministers and the rest of the members within the Executive Branch of Government in my view is more of a reflection of greed (rakus) than anything else. Their salary is more than enough to live a descent life. Meanwhile, we see the staggering number of Indonesian people who are now still living under poverty $ 2 per day to reach 52% of the population. That is a lot of people living in poverty. And these people who are now in power sitting at the Executive Branch of Government wanting more and more?

*

Look at the massive spending by the central government and nothing is being done to address this issue. Look at the layers after layers the current adminsitration is developing and nothing is being addressed. Look at the massive unemployment and massive debts that are still unresolved, APBN funds alocation that has been so disproportional and so UNFAIR for the Indonesian people living in the villages. After all of these and no significant result of their works being Ministers, they are now demanding salary increased? What a shameful and greed!

*

Those are the challenges for all current leaders and future leaders fo Indonesia.

*

Unless those issues are resolved, I am very confident that whoever is going to the next President of Indonesia regarless how genius and brilliant that person is might be, there will be NO SIGNIFICANT change in Indonesia because those issues have entangled Indonesia’s ability to make dramatic chnage and have brought down once was the most powerlful man in Indonesia.

*

end

 

 

 

 

 

Posted in DEMOCRACY or, DEMO-CRAZY.


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.