Skip to content


HAK MENJADI SEORANG CALON PRESIDEN (CAPRES)

*

CAPRES Independent dalam pemerintahan Demokrasi dalam konsep Trias Politica!

*

Siapakah yang berhak mencalonkan diri menjadi seorang CAPRES?

*

1). Kedaulatan tertinggi ada ditangan RAKYAT, dan bukanya di tangan PARTAI POLITIK.

 

2). Demokrasi adalah pemerintahan dari RAKYAT, oleh RAKYAT dan untuk RAKYAT. Jadi RAKYAT-lah sumber dan fokus dari pemerintahan Demokrasi, dan bukanya kepentingan partai politik dan pengurus-pengurusnya.  

 

Dari 2 dasar konstitusional dan acuan hukum diatas, siapa yang bikin aturan atau UU politik bahwa seorang CAPRES di Indonesia harus di usung atau diajukan oleh PARTAI POLITIK yang memiliki paling tidak 20% kursi atau suara di DPR?

 

Aturan ini khan cuma akal-akalan yang di bikin oleh regime ORDE BARU dan remnant-remnant ORDE BARU untuk membela dan melindungi kepentingan partai politik besar dan yang sudah established atas desakan dan pengaruh segelintir golongan elites yang berkuasa waktu itu, dengan mengebiri HAK dan kedaulatan rakyat Indonesia.

 

Aturan dalam UU politik tentang persyaratan seorang CAPRES seperti ini sangat undemocratic, unconstitutional, karena sifatnya diskriminative dan hanya memberi peluang besar kepada pengurus-pengurus partai politik, terutama para ketua partai politik untuk bisa maju sebagai seorang CAPRES. Lho kok enak! Apa menjadi Presiden Indonesia itu hanya HAK-nya ketua partai politik saja?


Karena itu tidak heran khan kalau banyak remnant-remnant regime ORDE BARU yang  tersingkir dan tidak mendapat posisi dipemerintahan terus bikin PARTAI BARU dan menduduki jabatan KETUA PARTAI? Ambisi menjadi seorang CAPRES ring a bell?

 
Karena itu pula kenapa seorang pengusaha sekaliber Aburizal Bakrie ingin menjadi ketua Partai politik? Bukan hanya ambisi menjadi seorang CAPRES, tapi menjadi ketua partai politik memiliki akses dan pengaruh secara politik di DPR!
*
Lho kok aneh, ada orang yang tidak dipilih oleh rakyat untuk menjadi wakil rakyat di DPR tapi malah punya pengaruh lebih besar dari mereka yang dipilih oleh rakyat dalam PEMILU? Ini system pemerintahan Demokrasi yang bagaimana? Demokrasi akal-akalan?
  

Terus, apa HAK menjadi Presiden di Indonesia itu hanyak HAK-nya ketua partai politik atau pengurus-pengurus partai politik saja? Terus bagaimana HAK-nya warga negara lain seperti guru, petani, nelayan, sopir, artist, tukang becak, tukang bemo, tukang pengamen, dll.

 
Meski kemampuan mereka mungkin dipertanyakan untuk bisa menjadi Presiden, tapi HAK mereka jangan dikebiri dan dihilangkan dong? Apalagi cara mengkebiri dan menghilangkan HAK warga negara Indonesia itu untuk bisa mencalonkan diri menjadi CAPRES dilakukan melalui UU. That is so obvious undemocratic, sekedar akal-akalan dari golongan elites dan dari pengurus-pengurus partai politik yang sedang berkuasa!

*

UU itu salah kaprah, un-democratic, un-constitutional dan harus di rubah, dihapuskan atau di amandement secepatnya! Tapi sebelum memberi peluang CAPRES Independent, ada 1 hal fundamental yang harus dilakukan di Indonesia.

*

Apa satu hal yang fundamental itu?

*

Agar 3 lembaga negara (Executive, Legislative dan Judikative) itu seimbang dan sejajar untuk bisa saling mengontrol yang terkenal dengan istilah “CHECKS and BALANCES”, maka:

*

1). Presiden Indonesia perlu di bekali dengan HAK VETO, agar kekuasaan Presiden Indonesia tidak di BAJAK atau di sandera oleh kepentingan partai politik melalui kader-kadernya di DPR.

*
2). Agar tugas dan fungsi DPR untuk menghapus, merubah dan memperkenalkan RUU/UU tidak selalu di JEGAL oleh Presiden dengan HAK VETO-nya, maka DPR perlu juga di beri HAK to override President’s VETO dengan 3/4 suara menyetujuinya.

*

Hal ini perlu dilakukan agar antara badan LEGISLATIVE (DPR) dan EXECUTIVE (President) di Indonesia menjadi seimbang, sejajar dan bisa saling mengontrol kekuasaanya satu sama lain.


*

Saat ini status Presiden Indonesia lebih rendah dari DPR, dan karena itu Presiden SBY paranoid dan terbentuklah SEKGAB yang tidak ada dasar konstitutionalnya! Masak system Presidential, tapi Presiden-nya masih perlu bikin koalisi. Terus apa bedanya dengan system Parlementer?

*

Bagaimana HAK itu dilakukan?
*
DPR bisa meloloskan RUU apa saja dan setelah itu akan diberikan kepada Presiden untuk di reviewed dalam waktu 30 hari. Bila Presiden TIDAK menyetujuinya, maka Presiden bisa MENOLAK atau MEN-VETO-nya.
*

(*Dalam setting yang ada saat ini, Presiden diberi waktu 30 hari untuk mereview RUU yang sudah lolos dari DPR. Tapi anehnya, HAK REVIEW itu seperti hak membaca KORAN dipagi hari, sebab entah Presiden setuju atau tidak setuju dengan RUU yang sudah lolos itu, RUU itu setelah 30 hari akan tetap menjadi UU entah dengan tanda tangan Presiden atau tidak. Presiden Indonesia tidak memiliki HAK untuk menolaknya. Terus buat apa Presiden Indonesia diberi HAK review seperti hak membaca koran dipagi hari? Kayak Presiden nggak ada kerjaan aja!) Jadi tidak ada system checks and balances-nya.

Terus apa yang terjadi dengan RUU yang ditolak Presiden itu? RUU itu akan dikembalikan kepada DPR dan DPR punya 2 pilihan:

 

1). Merevisi dan merubah RUU yang ditolak President itu untuk mengakomodasi semua atau sebagian keberatan-keberatan yang diajukan oleh Presiden dan meloloskan revised RUU itu kembali dari DPR. Setelah lolos, maka revised RUU versi baru ini akan diberikan kepada Presiden lagi untuk direviewed.

*
Karena RUU itu revised version ayng sudah mengakomodasi keberatan-keberatan ayng diajukan oleh Presiden, maka kalau Presiden setuju dan menerima serta menanda tangani RUU untuk menjadi UU adalah suatu yang wajar.

* 

 

Kalau Presiden masih juga menolak setelah direvisi, maka RUU bisa direvisi lagi kedua kalinya atau ketiga kalinya selama anggota DPR menyetujuinya hingga Presiden setuju dan akan menerimanya. Ini option yang pertama.

*

2). Option yang kedua adalah membiarkan RUU yang sudah lolos itu sebagaimana andanya dan anggota DPR bisa mengadakan re-voting terhadap RUU yang ditolak oleh Presiden itu. Kalau anggota DPR bisa mendapatkan 3/4 suara menyetujuinya, maka RUU itu akan menjadi UU dan re-voting DPR dengan 3/4 suara itu menjadi keputusan FINAL alias overriding President’s VETO.

*

 

Disinilah sebenarnya makna “checks and balances” dalam pemerintahan demokrasi dalam konsep trias politica yang masih belum diterapkan di Indonesia. perubahan secara structural itu perlu dilakukan agar terciptabya system checks and balances didalam pemerintahan di Indonesia.

*

 

Selain itu, dengan Presiden Indonesia memiliki HAK VETO, Presiden Indonesia tidak perlu takut dengan kekuasaan partai politik yang ingin menyandera Presiden melalui kader-kadernya di DPR dan Presiden Indonesia tidak perlu paranoid dan tidak lagi perlu membuat koalisi gabungan seperti SEKGAB yang dibikin oleh Presiden SBY dan Partai Demokrat. Karena apa?
*
Karena Presiden Indonesia memiliki satu amunisi handal dan senjata ampuh yang bisa dipakai setiap saat untuk menolak atau mem-VETO RUU yang lolos dari DPR yang di mata seorang President RUU itu tidak bagus, tidak cocok atau tidak in the best interest of Indonesia as a country and as a nation.
*
Dengan HAK VETO itu pula, siapapun bisa mencalonkan diri menjadi CAPRES dan bisa menjadi Presiden Indonesia dengan yakin dan confident untuk bisa menjalankan tugas-tugasnya, baik itu dari partai kecil, partai besar maupun dari Independent seperti pak guru, petani, nelayan, sopir, artist, tukang becak, tukang bemo, tukang pengamen dan tidak perlu takut programnya akan di sandera dan diombang-ambingkan oleh kepentingan partai politik di DPR yang punya suara banyak.
*
It works both ways, Presiden dan DPR saling tergantung dan harus bisa bekerja sama untuk saling mensukseskan program pemerintah demi kemajuan bangsa dan negara!
*

2 hal yang saya ajukan diatas, harus dilakukan (it is not an option) untuk membenahi struktural pemerintahan di Indonesia agar 3 lembaga negara di Indonesia itu bisa exist, co-equal, separated, dispersed, decentralized, absolute dan independent sebagai satu syarat yang fundamental dari berdirinya satu pemerintahan yang demokratis.

 

*

Apalah artinya pemerintahan demokrasi atau mengklaim sebagai negara democracy tapi tidak adanya keterbukaan atau transparency dalam pemerintahan, rakyat hanya jadi penonton dan TIDAK adanya system yang saling mengontrol atau yang terkenal dengan istilah checks and balances?

*

 

Tanpa melakukan 2 hal diatas, memberi peluang bagi capres independent AKAN menjadi a recipe for chaos and political disaster karena potensi yang ada hanya akan membawa Indonesia kearah krisis konstitusional yang akan berakibat fatal. Krisis konstitutional itu bisa terjadi kapan saja selama 3 lembaga negara itu tidak seimbang atau sejajar (co-equal). It is not a matter of IF, but WHEN! Jadi benahi dulu structuralnya, baru memberi kesempatan kepada capres independent. Karena itu, perubahan itu perlu dilakukan SEGERA!

UUD 1945 perlu banyak diamandement untuk bisa sejalan dan harmony dengan prinsip-prinsip dan spirit Demokrasi! 

*

 

Muncul satu pertanyaan atau response dari article ini yang menyangkup status si penulis sebagai ketua Partai politik. Dibawah ini adalah tanggapan kami:

*

 

*Kami lebih tertarik untuk ikut berpartisipasi membuat perubahan politik besar, daripada membesarkan partai politik.

*

 

*Kami lebih tertarik melihat hasil sumber alam dan penghasilan pajak yang ditampung dalam APBN digunakan untuk kepentingan RAKYAT, daripada diembat dan dihambur-hamburkan oleh pemerintah pusat.

*

 

*Kami lebih tertarik melihat RAKYAT Indonesia sadar bahwa negara adalah milik mereka, semua sumber-sumber daya alam yang ada di Indonesia adalah milik mereka, dana dan revenue negara dalam APBN adalah milik mereka dan bukan milik peguasa, pengusaha dan pengurus-pengurus partai politik dan bukan juga milik anggota DPR.

*

 

*Kami lebih tertarik melihat wakil rakyat di DPR/DPRD berjuang membela kepentingan rakyat, dan bukanya membela kepentingan partai politik. Karena itu, rakyat Indonesia perlu menuntut agar semua wakil rakyat dipisahkan dari ikatan partai politik. Semua wakil rakyat harus independent mewakili kepentingan setiap DAPIL/daerah.

*

 

*Kami lebih tertarik untuk mengajak bangsa Indonesia bangkit menuntut pemerintah untuk mengembalikan negara dan apa-apa yang terkadung didalamnya kembali kepada RAKYAT. Rakyat Indonesia harus mampu menyadarkan para pemimpin bangsa dan wakil-wakilnya dipemerintahan bahwa mereka dipilih dan diangkat untuk melayani kepentingan rakyat dan mengelola APBN demi kepentingan rakyat.

*

 

Jangan sekali-kali mau dikebiri, diakal-akalin dan dibohongin dengan berbagai cara oleh para penguasa, pengusaha, partai politik dan wakil rakyat dari kader-kader partai politik yang diikat dan dikontrol oleh kepentingan partai politik dan pengurus-pengurusnya termasuk dengan mengeluarkan UU yang mengelabui dan mengebiri HAK rakyat.

*

 

Rakyat Indonesia sudah terlalu lama dibohongin dan dikebiri HAK dan kedaulatanya oleh para penguasa dan partai politik. Waktu untuk bertindak dan menuntut perubahan is just around the corner!

*
Semua proyek-proyek pemerintah baik itu dari dana APBN maupun dari pinjaman luar negeri, semua kontrak-kontrak yang menyangkut sumber daya alam Indonesia dan semua masalah yang berhubungan dengan UANG NEGARA/UANG RAKYAT, harus dibuka, dipublikasi dan rakyat HARUS tahu dan diberitahu. (No more and no less). Rakyat sudah muak di bohongi!!!

*

 

Bukankah itu makna kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat, dimana rakyat BERHAK secara konstitusional untuk mengetahui dan diberitahu tentang hal-hal yang dihadapi negara dan bangsa?

*

 

*Kami lebih tertarik untuk mencari penyelesain dalam perang politik yang terjadi di Indonesia saat ini antara berbagai kekuatan politik, yakni:

*

“gabungan antara kepentingan partai politik yang menjadi penguasa + bersekongkol dengan para pengusaha + dengan dukungan basis golongan agama yang berpolitik + ditunggangi oleh kepentingan para akademisi dan para praktisi vs. kepentingan rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi!”

*

Siapa pembela kepentingan RAKYAT dalam perang melawan beberapa kekuatan politik diatas?  Wake up people!

*
ANTISIPASI: A potential call for an uprising!
*

Dalam waktu 1 tahun lagi; tidak lebih sampai bulan Juni 2012, bila pemerintah SBY dan DPR tidak mampu membuat perubahan politik yang significant di Indonesia, kami akan melakukan grass root movement untuk mengali bantuan masa dalam upaya kami untuk melakukan unjuk rasa masal secara damai; peaceful uprising (better than what we saw in Egypt and Tunnisia), peaceful disobedient across Indonesia untuk menuntut perubahan politik.

*

Keep in mind, tuntutan kami adalah perubahan politik dimana rakyat  dan kepentingan rakyatlah yang harus menjadi fokus dari semua kiprah dan perjuangan pemerintah dan wakil rakyat di DPR, bukanya mereka malah membela kepentingan partai politik, pengurus-pengurusnya partai politik dan kroni-kroninya para pengusaha dan donatur partai politik yang tergabung dalam segilintir golongan elites.

*
Reformasi tidak cukup dengan menganti Presiden dan semuanya akan berjalan mulus.

*
Reformasi baru akan bermakna bagi rakyat bila mentalitas lama, mentalitas korup, rakus, suka komersialisasi jabatan, aji-aji mumpung menjabat dan cara-cara lama dalam memerintah dan menipu rakyat seperti cara-cara ORDE BARU perlu dihilangkan dan diganti dengan mentalitas progressive nasionalist sejalan dengan pemerintahan Demokrasi yang  transparent
dan terciptanya system checks and balances di dalam pemerintahan.

*

Ingat, kerusuhan dan tindakan anarkis bukanlah tujuan kami dalam misi ini. Kami menolak semua bentuk anarkiisme dan kerusuhan. Ingat, perbuatan anarki dan kerusuhan itu justru tidak menguntungkan Indonesia dari banyak segi. Karena itu be mindful! Kita perlu membuktikan kepada dunia International bahwa rakyat Indonesia jauh lebih baik dari apa yang mereka lihat di Egypt dan di Tunisia!

*

Kami menganjurkan semua pelajar SMA, Mahasiswa diseluruh Indonesia dan mereka yang mengaku sebagai GOLPUT dan generasi penerus bangsa untuk mempersiapkan diri dari sekarang.

*

We wait ONE MORE YEAR!!!
*
Kita tunggu 1 tahun lagi. Bila perubahan politik yang kita inginkan itu tidak terjadi dalam waktu 1 tahun lagi, maka perubahan itu tidak akan pernah datang. Harapan itu hanya mimpi disiang bolong yang harus kita terima. Karena itu, kita para generasi penerus bangsa perlu turun kejalan untuk menuntut perubahan itu!
*
Generasi tua sudah tidak bisa dipercaya lagi!!!

 

*

Posted in DEMOCRACY or, DEMO-CRAZY.


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.