Skip to content


Apa itu Demokrasi Pancasila?

APA ITU DEMOKRASI PANCASILA?

 

*

Kami sudah posting berkali kali mempublikasikan pertanyaan diatas mulai tahun 2006 hingga kini, namun tak satupun ada orang yang bisa menjawabnya. Lebih lanjut saya mempertanyakan hal-hal dibawah ini:

*

1). Siapa yang untuk pertama kalinya memperkenalkan system pemerintahan DEMOKRASI PANCASILA di Indonsia dan kapan?

*

2). Apa konsepnya dan bagaimana bentuk ketatanegaraan satu negara yang berdasarkan DEMOKRASI PANCASILA itu?

*

3). Bagaimana konsep dari system pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip DEMOKRASI PANCASILA? Apakah ada pembagian kekuasaan? Apakah ada system oversight, transparency, checks and balances?

*

Kami melihat bahwa ajaran PANCASILA + UUD 1945 dan prinsip-prinsip Demokrasi itu banyak yang HARMONY dan COMPATIBLE. Tetapi tidak semuanya compatible.

*

Kalau kita sudah mengarah ke hal-hal yang lebih detail; khususnya dalam sistem ketatanegraan dan sistem pemerintahan, maka perbedaan itu angat besar dan sangat fundamental.

*

Secara singkat, kami akan kupas satu atau dua saja perbedaan yang ada untuk dijadikan bahan review dalam mengidentifikasikan dimana letak INCOMPATIBILITY-nya.

*

Prinsip-prinsip Demokrasi itu, ajaran atau nilai-nilainya lebih UNIVERSAL dan lebih INCLUSIVE. Karena itu ajaran demokrasi bisa diterima dimana saja di dunia ini, regardless kondisi ekonomi, sosial, budaya dan politik dari bangsa itu.

*

Sementara itu, ajaran PANCASILA dan UUD 1945 lebih EXCLUSIVE buat Indonesia saja yang disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, polik dan budaya Indonsia dan ajaran itu bersifat Exclusive dan TIDAK se-universal seperti ajaran Demokrasi.

*

Contoh Pertama (#1):

*
Sila pertama dari PANCASILA menuntut warga negara Indonesia untuk mempercayai atau harus “Berketuhanan Yang Maha Esa”. Provision ini TIDAK ada yang salah, bahkan warrantedmengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

*

Tetapi, kalau dilihat dari system HUKUM BERNEGARA yang multi ras, multi suku (ethnicity), multi budaya, multi ideology dan multi agama, maka provision yang inclusive ini, megesampingkan HAK minoritas warga negara lain yang beragama NON-ISLAM!

*

Terus, kalau ada warga negara Indonesia yang memilih untuk TIDAK MEMPERCAYAI TUHAN sama sekali bagaimana, seperti kaum ATHEISTS atau AGNOSTICS?

*

Apa mereka perlu diusir dari Indonesia atau di penjarakan?

*

Hal ini sudah menjadi satu KONFLIK antar pemeluk agama di Indonesia dan lebih dari itu, hal ini juga seklai bertentangan dengan prinsip Demokrasi nomer #1, yakni: “Sovereignty of the People atau Kedaulatan Rakyat”

*

Kalau rakyat sudah di paksa-paksa dalam soal pribadi atau masalah hak asasi manusia (basic human rights) dan tidak diberi option atau pilihan, maka soverignty of the people (atau kedaulatan rakyat) itu sudah HILANG ditelan PANCASILA.
*
Dari kacamata seorang politisi sejati, negarawan murni atau pembuat hukum yang adil, provision seperti ini kurang PAS, tidak cocok, perlu revisi, perlu diperbaiki dan disempurnakan demi menjaga kedamaian dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia (NKRI).

*
Contoh ke dua (#2),

*

PANCASILA sila ke#4, Kerakyatan yang dipimpim oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/Perwakilan, serta UUD 1945, baik itu dalam Batang Tubuh maupun dalam penjelasanya, tidak mengatur apa langkah-langkah yang harus diambil dan step process bagaimana yang harus dilakukan di DPR (PARLIAMEN), apabila perbedaan pendapat itu terjadi terus menerus dan musyawarah untuk mufakat itu tidak tercapai, SEBELUM voting dilakukan?

*

PANCASILA dan UUD 1945 tidak membahas dan mengatur bagaimana agar “TYRANNY MAJORITY” di DPR itu tidak terjadi dan di hindari.

*

Apa yang kita lihat di DPR dengan terbentuknya “koalisi gabungan” adalah tidak lebih dari pembentukan “tyranny majority:, karena anggota DPR yang tergolong dalam partai oposisi tidak memiliki HAK filibuster. Hingga yang namanya “checks and balances” dalam persidangan di DPR itu TIDAK ADA!

*

Terus buat apa berdebat di DPR?

 
Toh, kalau ada perselisihan pendapat dan VOTING dilakaukan, kaum MAYORITAS akan menang terus dan anggota DPR yg tergolong dalam suara MINORITAS akan KEOK terus? Jadinya buat apa BERDEBAT di DPR?

*

Itulah KERANCUAN sila ke #4 dari PANCASILA sebagai dasar PARLIAMENTARY PROCEEDING dan system Perwakilan di DPR, yang perlu diperbaiki dan disempurnakan.

*

Sementara itu, coba kita lihat prinsip-prinsip Demokrasi.

*

Ajaran atau prinsip-prinsip Demokrasi, khususnya prinsip no #5, memberikan jaminan atau guarantee of basic human rights, dimana basic human rights ini ada 5 bagian:

*

BASIC HUMAN RIGHTS:

*

1). Freedom of speech, expression, and the press.

2). Freedom of religion.

3). Freedom of assembly and association.

4). Right to equal protection of the law.

5). Right to due process and fair trial.

*

Dari sini jelas bahwa ajaran dan prinsip-prinsip Demokrasi lebih UNIVERSAL dan lebih comprehensive scopenya daripada ajaaran PANCASILA dan UUD 1945.

*

Demokrasi tidak memaksa warga negaranya untuk memeluk agama tertentu, tetapi memberi kebebasaan dan menjamin kebebasan beragama, mau menjadi Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Budaya atau bahkan mau tidak mempercayai keberadaan Tuhan, itu semua adalah hak pribadi dari masing-masing warga negara.

*

Pemerintah tidak punya andil dan urusan pribadi seorang warga negara dengan TUHAN-nya. Itu adalah kebebasan warga negara dan urusan warga negara sendiri. Pemerintah hanya perlu menjamin saja HAK dan KEBEBASAN itu.

*

Itulah ajan Demokrasi, khususnya prinsip no#1 dan no#5.

*
Itu baru soal prinsip Demokrasi, belum lagi kita membahas dan memperdebatkan system ketatanegraan dan sistem pemerintahan?

*

Konflik-konflik seperti itu banyak sekali antara PANCASILA + UUD 1945 dengan prinsip-prinsip Demokrasi.

*

Kalau diibarat satu technology, maka PANCASILA + UUD 1945 adalah seperti technology Sepeda Motor. Sementara itu demokrasi adalah technology pesawat terbang. Dua-duanya adalah penemuan yang brilliant, technology yang bermutu dan perlu dibanggakan.

*

Tetapi kalau ada orang yang dengan begitu saja, ingin menerbangkan pesawat terbang dengan mengunakan technology sepeda motor, tanpa uji coba dilapangan yang matang dan langsung menerapkanya, itu yang sangat dikhawatirkan!

*
Mungkin bisa, dan mungkin juga tidak bisa terbang. Tapi resikonya kalau dibiarkanya saja, bisa masuk ke dalam jurang krisis konstitusional!

*

Dan itulah yang terjadi di Indonesia saat ini dengan sistem pemerintahan dan konsep “DEMOKRASI PANCASILA” yang tidak ada ujung pangkalnya.

*

Penulis tidak bermaksud memperkecil atau tidak menghargai jerih payah para founding Fathers dalam upaya menciptakan negara Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur.

*

Namun setelah 66 merdeka, keadaan politik, ketatanegaraan dan sistem pemerintahan di Indonesia semakin jlimet, ruwet bin semrawut, yang perlu kita perdebatkan secara terbuka dengan harapan kita bisa mencari penyelesaianya.

*

Apa ada sih konsep dari DEMORASI PANCASILA? Atau sekedar perkawinan 2 katayang tidak dipikirkan ramifikasinya. Kalau ada, bagaimana konsepnya dan bagaimana bentuk ketatanegaraan serta sistem pemerintahnya?

*
You tell me!

*

Dalam siprit inilah, kami menulis article singkat ini.

*

Chris Komari

Chairman/PARMADIM

http://parmadim.com/2011/10/05/kerancuan-demokrasi-di-indonesia/

 

Posted in DEMOCRACY or, DEMO-CRAZY.


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.