P.O.W

Memperkenalkan upaya pengawasan public atau public oversight terhadap institusi Pemerintah dengan pembentukan sebuah social dan political organisasi dengan nama:

*

PUBLIC OVERSIGHT WATCH  (P.O.W)

*

Melihat perkembangan politik di Indonesia akhir-akhir ini dimana terlihat jelas betapa pentingnya peranan pejabat negara dan wakil rakyat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dengan menjalankan aspirasi dan harapan rakyat, namun yg ada malah sebaliknya.

*

Pejabat negara dan wakil rakyat malah melakukan tindakan-tindakan dan manuver politik yg bertentangan dengan kehendak dan harapan mayoritas rakyat Indonesia

*

Sebagai contoh pertama dalam masalah ini adalah usaha dari Menteri KOMUNIKASI; Tifatul Sembiring (Mantan President PKS) melalui KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) untuk tidak atau membatasi siaran langsung persidangan KPK vs. POLRI. Hal ini salah besar dalam pemerintahan Demokrasi dan usaha ini harus diperangi dengan maksimal.

*

Contoh kedua adalah adanya usaha dari pemerintah melalui Sri Mulyani dan Boediono’s gang; dua pejabat negara yg kemungkinan besar terseret dalam kasus ini, untuk mengurangi atau menutup-nutupi kasus ini dari publik. President SBY semestinya menghimbau agar kasus ini dibuka secara umum dengan menyarankan DPR untuk membentuk KOMISI INDEPENDENT untuk mengusut masalah BANK CENTURY. Usaha pemerintah untuk menutup-nutupi kasus ini atau melupakan kasus ini adalah jelas pelanggaran atas HAK dan KEDAULATAN RAKYAT INDONESIA untuk mengetahui dan diberitahu. DPR sendiri semestinya membentuk KOMISI INDEPENDENT secepatnya tanpa harus menunggu saran atau kerja sama dari Presiden. Itu adalah HAK DPR.

*

Usaha-usaha dari pejabat negara atau wakil rakyat yang ingin mengebiri HAK dan KEDAULATAN RAKYAT INDONESIA

*