California Utara, August 13th, 2009

*

Salam damai dan sejahtera dari Northern California! Kami berharap bahwasanya kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan tetap memiliki spirit yang kuat dan semangat yang tinggi untuk selalu berpartisipasi dan berbuat yang terbaik bagi negara dan bangsa kita yang tercinta, Indonesia!

*

Pemilihan umum dan pemilihan Presiden telah berakhir dan kita telah tahu hasilnya, meski masih ada protes sana sini, hal itu wajar dan perlu ditanggapi seperlunya melalui due process under the law untuk dicari pemecahanya. Namun, at some point semua protes harus dihentikan dan pemerintahan baru harus dimulai sebagai refleksi dari hasil pemilihan umum dan pemilihan Presiden dalam dunia demokrasi.

*

Orang boleh protes, tapi protes itupun ada batasnya! Semua protes perlu ditanggapi dan dilayani sesuai hukum yang berlaku. Tapi setelah keputusan hukum di ambil secara adil berdasarkan aturan dan due process under the law yag ada, maka berakhirlah masa protes. Mereka yg dulunya jadi adversary (lawan politic) harus berani menerima kekalahan dan bersatu membantu mereka yg menang dalam pemilu untuk bersama membangun bangsa dan negara.

*

Demokrasi adalah kontes idea (bukan kontes duit) dan kalau ide seseorang tidak diterima rakyat, tidak berarti ide itu jelek. Mungkin belum waktunya, mungkin cara penyampaianya di publik tidak click hingga rakyat belum bisa menerimanya dan mungkin juga ada hal-hal lain yang perlu di kaji. Karena itulah dalam kontes politik dalam demokrasi, tidak ada unsur menang atau kalah. Yang ada adalah ketidak berhasilan meyakinkan ide kepada RAKYAT.

*

Pelajaran apa yang bisa kita petik dari 2 peristiwa itu belakangan ini. Benarkah demokrasi itu harus demikian? Hal inilah yang ingin saya kupas lewat surat ini.

*

Saya sadar, Indonesia bisa dibilang baru saja menerapkan system Presidential dan menerapkan pola Demokrasi dan telah melaksanakan pemilihan umum 3 kali (1999, 2004 dan 2009). Yang menarik perhatian saya dari ke tiga pemilihan umum yang telah dilaksanakan dan 2 kali pemilihan presiden langsung oleh rakyat adalah betapa kepentingan rakyat itu hanya sebagai “talking points” (alat propaganda politik atau sarana kampanye belaka) bagi Partai Politik, Caleg dan CAPRES untuk mendapatkan suara dan jabatan. Hal ini bisa-bisa saja terjadi dan akan selalu ada unsur-unsur dari para Partai Politik yg berbuat demikian. Tapi hal ini sangat merugikan rakyat, tidak demokratis dan perlu dirubah. Mestinya dalam semua kontes pemilihan umum baik itu pemilihan Caleg atau Capres, kepentingan rakyatlah yang harus dijadikan central perdebatan publik.

*

Di Indonesia sebenarnya sudah mengacu kesana, tapi penerapanya dilapangan yang kurang benar karena tidak adanya system two ways public debates and rule of public engagements bagi politician, dimana penanya (constituents) dan penjawab (Caleg atau Capres) bisa langsung berdebat dan bisa saling menscrutinoze satu sama lain dalam kontek tanya jawab dan debat terbuka yang akan menjadi public record. Sehingga kalau CALEG dan CAPRES ini terpilih, mau tidak mau mereka harus melakukan apa yang telah diucapkan dan dijanjikan selama kampanye, karena apa yang talh dijanjikan dan didebatkan telah menjadi public record! Kalau tidak, janji-janji itu mudah untuk ditagih karena ada di public record. Disinilah pentingnya system dan proses ini.

*

Dengan tidak adanya system dan procedural ini, rakyat Indonesia jadi tidak tahu menahu, siapa, apa dan bagaimana program kerja para Caleg yang akan menjadi wakil-wakilnya baik di Parliament pusat maupun di tingkat Propinsi dan Daerah, apalagi mengatahui latar belakang politik mereka dan apa yang telah dilakukan terhadap kepentingan rakyat selama ini sebelum dia mencalon diri. Setiap PILEG dan PILPRES, rakyat hanya tahu slogan-slogan mereka yang tidak lain hanyalah janji-janji politik selama masa kampanye.

*

Apalah artinya slogan, rhetoric dan janji politik kalau tidak terlaksana. Apalah artinya program kerja bila program kerja itu tidak real, tidak implementable karena tidak adanya bench-marks atau kondisi-kondisi yang akan dipakai unutk mengukur kesuksesan dari suatu program kerja, dengan batas waktu (time limit) yang nyata. Program kerja yang yang tidak real dan implementable masih tergolong sebuah impian belaka, dan apalah artinya sebuah impian bagi rakyat yang sudah hidup sengsara dan miskin lebih dari 30 tahun!

>

Disinilah yang missing (hilang) dari system demokrasi di Indonesia. Kepentingan rakyat hanya menjadi talking points dan rakyat sendiri tidak memiliki kesempatan untuk secara langsung mengkritik program kerja Caleg dan Capres secara terbuka. Selama ini system yang ada hanyalah ONE WAY PUBLIC CAMPAIGN, dimana Caleg atau Capres berbicara di panggung dan constituents mendengar tanpa diberi waktu atau kesempatan mengkritik atau meng-scrutinize program-program kerja mereka.

*

PILPRES juga seharusnya demikian, para CAPRES harus mau menyediakan waktu untuk membuka diri berdebat langsung dengan constituents dilapangan atau di kantor desa atau dimana saja biar rakyat biasa bisa langsung bertanya dan berdebat tentang masalah-masalah yang mereka hadapi sehari-hari dengan CAPRES. Yang semestinya menanyai Capres adalah rakyat itu sendiri dan bukanya para dosen besar dari perguruan tinggi atau presenter dari sebuah talk show host.

*

Siapa yang bisa mengatakan bahwasanya para dosen di perguruan tinggi, talk show host atau TV Presenter di Jakarta itu tahu betul akan masalah-masalah yang dihadapi orang-orang di Irian-Jaya, atau orang-orang di Ambon, Sumatera atau di Lombok. Manipulasi dari process demokrasi seperti inilah yang perlu kita angkat kepermukaan demi membela kepentingan rakyat, HAK rakyat dan kedaulatan rakyat. Disinilah partai ini bisa berperan. Khan di Indonesia bilang, kedaulatan tertinggi itu ada ditangat rakyat, bukan di tangan dosen besar dari UI, UGM, ITB atau dari perguruan tinggi lainya atau di tangan Talk Show Host atau TV presenters? Lagi -lagi rakyat kecil itu dipintarin oleh mereka yang sok tahu dan sok intelektual.

*

Yang lebih ironic lagi adalah setelah pemilihan umum dan pemilihan Presiden selesai, apa peranan rakyat dalam pemerintahan? Paling-paling hanya sebagai spectators (penonton) demokrasi melihat para wakil dan partai yang baru dipilih sibuk rebutan jabatan di Executive. Terus apa makna dari kalimat, “kedaultan tertinggi ada di tangan rakyat?” Irony banget karena Demokrasi yang diterapkan di Indonesia sebagai penganti dictatorship selama pemerintahan ORDE BARU yang mestinya berorientasi kepada kepentingan rakyat, tapi rakyat justru jadi kambing hitam demokrasi or paling tidak, actor dan spectator demokrasi yang termanipulasi oleh kepentingan partai politik dan beberapa golongan tertentu seperti corporates, para konglomerat dan perusahaan asing yang jadi big donor dana milyaran para CALEG and CAPRES!

*

Dinegara maju yang menerapkan system Demokrasi seperti USA tidak demikian. Setelah kontes demokrasi selesai, rakyat masih terus diukutsertakan dan aktif dalam PROSES pengambilan keputusan negara baik itu ditingkat pusat, (Central Government) propinsi (States) dan daerah (local municipality) dan terus di beritahu tentang masalah-masalah yang dihadapi Negara dengan dasar karena rakyat memimiliki HAK untuk mengetahui dan diberi tahu! Gimana caranya?

*

Mereka diundang untuk ikut rapat-rapat umum di jajaran pemerintahan dengan ikut langsung berdiskusi dan mengeluarkan pendapat dalam rapat itu. Jadi para wakil-wakil rakyat itu tahu langsung apa pendapat dan keberatan rakyat tentang masalah-masalah yang dibicarakan dalam agenda rapat. Di California, public meeting dengan pejabat pemerintah ditingkat local municipality itu terjadi paling tidak 1 bulan sekali.

*

Saya pribadi pernah menjabat sebagi City Council yang terdiri dari 7 orang dikota dimana saya tinggal dan ya, saya adalah satu-satunya orang ASIA yang duduk di City Council yang kebetulan juga orang Indonesia. Di samping itu saya juga pernah menjabat sebagai anggota komite dan Komisi perbaikan kota (Project Area Committee) di kota yang sama dan mengadakan rapat umum dengan kehadiran ratusan rakyat lokal Amerika adalah kerjaan bulanan.

*

Dalam rapat umum itu, rakyat hanya diberi waktu untuk mengeluarkan pendapat yang biasanya terdiri dari 3 hal, yakni: (to agree, to object dan to suggest) dan kami 7 orang anggota City Council mengambil keputusan. Sekali keputusan itu diambil oleh City Council, keputusan itu final dan kalau rakyat tidak setuju, biar satu orangpun, dia bisa mengajukan gugatan di tingkat (County) kalau di Indonesia bisa dibilang ditingkat Propinsilah.

*

Kalau gugatan itu diterima, maka keputusan City Council ditunda untuk diimplementasikan menunggu keputusan dari Propinsi. Kalau seandaikan keputusan Propinsi menegakan keputusan City Council, orang yang protes dan tidak puas ini masih bisa juga mengajukan protes ke Pengadilan setempat. Dan kalau pengadilan setempat menerima kasus atau protes ini, maka keputusan Propinsi dan City Council harus di tunda untuk diimplementasikan menunggu keputusan Pengadilan. Setelah keputusan pengadilan diambil, maka keputusan itu FINAL. Rakyat tidak ada jalan lain untuk terus protes dan harus menerima kenyataan.

*

Inti dari process ini adalah setelah pemilihan umum atau PILPRES selesai, rakyat itu masih diikut sertakan dan aktif dalam process pengambilan keputusan. karena dalam dunia demokrasi, rakyat itu pemegang kedaulatan tertinggi dan karena itu RAKYAT MEMILIKI HAK UNTUK MENGETAHUI DAN DIBERITAHU. Bukan malah di bohongi.

*

Hal ini belum diterapkan di Indonesia, dan Partai ini bisa mengangkat masalah ini kepermukaan kepada rakyat itu sendiri untuk mengetahui HAK-nya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dan juga para wakil rakyat untuk tidak berkelakuan sok bossy. Di telp aja nggak mau balas, rakyat kecil ingin ketemu wakilnya malah diakal-akalin dan dibilang orangnya lagi sibuk rapat dan ada urusan lain. Sikap wakil rakyat seperti inilah yang perlu kita soroti, kepentingan rakyat perlu kita perjuangkan secara real dilapangan. Karena itu betapa pentingnya kita memiliki wadah partai politik untuk bisa berjuang kearah itu.

*

Demokrasi yang terdiri dari kata, demo yang berarti rakyat dan krata, kratos atau kratia yang berarti kekuasaan/pemerintahan. President Abraham Lincoln men-summarize Democracy sebagai “Pemerintahan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”, bukanya pemerintahan Partai Politik, oleh Partai Politik dan untuk Partai Politik yang selama ini kita lihat di Indonesia yang harus kita perjuangkan untuk di rubah! Kesalahan penerapan system Demokrasi di Indonesia bisa saya terangkan dengan kronology seperti ini:

*

Kalau Democracy itu diibaratkan sebuah agama; katakanlah Islam, yang memiliki beberapa aturan wajib yang harus diikuti untuk menjadi seorang Muslim yang baik, maka Democracy itu juga memiliki hal yang wajib atau prinsip yang harus diikuti agar demokrasi itu berjalan dengan baik.

*

Dalam Islam, untuk menjadi seorang Mulsim yang baik mereka harus mengikuti 5 pillar of Islam yang pada prinsipnya sbb: (tanpa banyak memberi komentar):

*

1). Sahadat,

2). Sholat,

3). Zakat,

4). Puasa,

5). Haji

*

Di samping itu juga harus mempercayai 6 Iman (6 Article of Faith), yakni:

*

1). Mempercayai Ketuhanan Yang Maha Esa,

2). Mempercayai adanya Malaikat,

3). Mempercayai semua utusan Tuhan,

4). Mempercayai kitab-kitab suci Tuhan,

5). Mempercayai hari khiamat dan

6). Mempercayai Takdir Tuhan.

*

Sekarang pertanyaan saya:

*

Bagaimana kalau ada orang yang mengaku Muslim, tapi mereka tidak mau melakukan yang lain kecuali hanya melakukan Sholat 5 waktu saja? Apakah dia seorang muslim yang baik? Pantaskah orang ini menyebut dirinya sebagai seorang Muslim hanya karena tiap hari kelihatan pakai peci atau kerudung dan pergi ke Masjid? Atau yang lebih extreme lagi, ada orang yang memeluk Islam hanya karena Islam memperbolehkan punya istri lebih dari 1 tanpa memperdulikan kondisi dan syarat-syarat lain?

*

Tentunya tidak, bukan? Intinya, bahwa semua 11 aturan wajib itu ada maknanya dan maksudnya. Begitu juga dengan Democracy. Demokrasi itu memiliki prinsip-prinsip yang harus di adopsi dan diimplementasikan agar demokrasi itu berjalan dengan baik. Dibawah adalah 11 prinsip Demokrasi, yaitu:

*

1). Sovereignty of the people - HAK, kebebsasan dan kemerdekaan warga negara.

2). Government based upon consent of the governed - Pemerintahan dilakukan atas mufakat dan persetujuan rakyat yang dipimpin.

3). Majority rule - Suara mayoritas memimpin.

4). Minority rights - Hak-hak minoritas dihormati.

5). Guarantee of basic human rights - Menjamin hak dasar manusia.

6). Free and fair elections - Pemilihan umum yang bebas dan adil.

7). Equality before the law - Perlakuan yang sama dalam hukum.

8). Due process of law - Penerapan process hukum yang adil.

9). Constitutional limits on government - Batas Konstitusi terhadap Pemerintahan.

10). Social, economic, and political pluralism - Pluiralisme di bidang social, ekonomi & politik.

11). Values of tolerance, pragmatism, cooperation, and compromise - Nilai toleransi, pragmatism (kemudahan secara praktek), kerja-sama dan kompromi.

(*Translasi di atas adalah penterjemahan bebas, sekedar penjelasan singkat)

*

Sekarang pertanyaan saya yang sama:

*

Kalau Indonesia memeluk Demokrasi sebagai foundasi principle dalam pemerintahan tapi hanya mau melakukan 1 prinsip saja, yakni nomer 6 (Free and Fair Election) dari 11 prinsip yang ada dalam Demokrasi dan mengabaikan prinsip-prinsip yang lain, apakah Indonesia bisa dikatakan sebagai negara Demokratis?

*

Kalau jawabnya iya, terus Demokrasi macam apa layaknya seorang yang mengaku Muslim tapi hanya mau melakukan sholat 5 waktu saja?

*

Selama ini prinsip no # 1 belum dilaksanakan di Indonesia. Jaminan hak kebebasan dan kemerdekaan individual baik secara individual maupun property milik pribadi masih belum diterapkan di Indonesia.

*

Prinsip nomer # 2 dan 3, meski telah berjalan tapi proses deliberasi dalam pengambilan keputusan yang masih dipertanyakan karena mengabaikan syarat quorum dan tidak menghormati suara minoritas dimana suara minoritas tidak diberi kekuatan yang sama dalam process deliberasi sebelum voting diambil.

*

Prinsip no # 4 dan 5 telah banyak yang dilanggar. Banyak dari instansi pemerintah yang non-legislative mengeluarkan aturan-aturan yang sifatnya menginkat yang bertentangan dengan konstitusi, undang-undang dasar 1945 dan undang-undang lina yang ada yang mengatur hak sasi manusia dan hak individu sebagai warga negara Indonesia.

*

Prinsip nomer # 7 dan 8 masih perlu banyak perbaikan. Justice system di Indonesia masih diragukan, tidak fair, corrupt dan cenderung tidak adil dalam mengambil keputusan karena terpengaruh oleh ikatan agama, kepercayaan diri dari masing-masing Jaksa dan political affiliation dengan berbagai pihak.

*
Prinsip nomer # 9 tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dimana kekuatan 3 kekuasan harus dibagai-bagi (dispersed/de-centralized) tapi sama (co-equal) dan saling ketergantunagn (co-interdependece). Selama ini, Legislative atau Parliament Indonesia memiliki kekuasaan yang jauh lebih tinggi dan besar dibanding President. Bahkan dengan system yang ada, President Indonesia is a lame-duck President at all times, karena tdak memiliki HAK VETO. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip “trias Politica” yang ada dalam Democracy. Prinsip nomer # 10 dan 11, perlu banyak perbaikan.

*

Selama ini yang sudah membaik dan dibesar-besarkan di Indonesia adalah penerapan prinsip nomer # 6 (free and fair election) meski dlam praktek dilapangan masih banyak yang harus diperbaiki. Kalau pemerintah Indonesia hanya mempromosikan “free and fair election” sebagai penerapan prinsip democracy nomer # 6, kira-kira Demokrasi macam apa yang akan terjadi di Indonesia?

*

Karena itu tidak heran kalau ada beberapa tokoh militer dan beberapa politisi Indonesia yang memulai meragukan system demokrasi yang ada sekarang ini. bahkan ada yang mengklaim, system demokrasi sekarang ini keluar dari spirit dan cita-cita UUD 1945.

*

Sebenarnya demokrasi yang ada sudah baik, hanya penerapanya dilanpangan saja yang salah atau termanipulasi dan perlu diperbaiki. Hal ini terjadi karena tidak adanya PARLIAMENTARY PROCEDURE yang nyata seperti ROBERT RULE OF ORDER dan aturan-aturan dilapangan yang mengikat bagi para anggota Legislative, seperti the BROWN ACT di California, dimana disitu dijelaskan bahwa menghadiri rapat bagi setiap anggota legislative adalah wajib atau MANDATORY. Bagi anggota legislative yang absent dari meeting harus dapat izin dari dokter yang ditunjuk dan disetujui oleh SEKJEN Parliamen.

*

Bahkan, bila ada anggota legislative yang tidak hadir dalam rapat selama 3 kali berturut-turut tanpa ada alasan yang bisa di[pertanggung jawabkan, maka anggota tersebut bisa di disciplined dan dikeluarkan dari keanggotaan dewan atau legislative. Lebih menarik lagi dalam BROWN ACT disebutkan berapa uang, bonus, hadiah, atau oleh-oleh yang boleh diterima oleh anggota Legislative di California per harinya dan pertahunya? Perharinya hanya $1 lebih sedikit dan pertahunya tidak boleh dari $369 dollar. Coba lihat berapa kasus anggota DPR yang menerima uang pelicin ratusan juta?

*

Anggota Legislative yang menerima uang pelicin jangan diberi option, seperti misalnya kalau uang pelicinya dikembalikan, orang ini masih boleh tetap bisa menjadi anggota Legislative. Dengan mau menerima uang pelicin secara sadar sudah merupakan tindakan kriminal dan harus diprocess dan diadili secara hukum. Disinilah mestinya patokan untuk memecat anggota Legislative. Sekali mereka melakukan tindakan kriminal dan terbukti bersalah didepan hukum, orang ini harus dikeluarkan dari keanggotan Legislative. Period! Hal ini perlu ditegakan agar anggota Legislative tidak macam-macam setelah mendapat kepercayaan rakyat dan gaji yang lebih dari cukup!

*

Disinilah perlunya Parliamen Indonesia untuk segera membuat semacam aturan internal bagi anggota-angootanya (Parliamentary proceeding and conducts) dan juga aturan main di lapangan (the rule of public playing field) diluar parliamentary proceeding yang selama ini masih belum ada untuk mengarahkan dan membatasi tingkah laku para anggota DPR/MPR dan DPD agar bisa menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat dengan baik dan bijaksana. Disini pulalah agenda besar dari partai kami ini yang akan kami mulai pelan-pelan satu demi satu melalui cultural change maupun structural change yang saya singgung diatas.

*

Singkat kata, system demokrasi yang ada dan yang diterapkan saat ini di Indonesia, TIDAK berorientasi kepada kepentingan rakyat. System yang ada lebih cenderung dan dimanfaatkan demi kepentingan Partai politik dan golongan tertentu. Selama ini saya tidak melihat upaya baik dari pemerintah, legislative atau dari para pemimpin Partai Politik yang punya initiative atau adanya sutu indikasi untuk memperbaiki kondisi ini. Karena itu, system penerapan demokrasi di lapangan dalam perlu di rubah.

*

Lebih jauh, saya mensinyalir bahwasanya Indonesia sekarang in the cross-road untuk menerapkan antara MANIPULATED DEMOCRACY dan SOFT-DICTATORSHIP, dan dua-duanya tidak bagus dan jauh dari membela kepentingan rakyat biasa. Kalau trend ini kita biarkan terus, demokrasi di Indonesia akan menghasil pemerintahan seperti ORDE BARU hanya pakai baju yang berbeda. Karena itu teman-teman seperjuangan, marilah kita berjuang bersama kearah ini, memperbaiki demokrasi di Indonesia demi membela dengan jujur dan ikhlas kepentingan rakyat Indonesia secara menyeluruh.

*

Paling tidak melalui perjuangan partai ini, kita bisa mengankat issue-issue ini kepermukaan, hingga para CALEG, CAPRES dan pemimpim Partai Politik lainya bisa kita paksa di mata public untuk mencari solusi atas issue-issue tersebut. Dengan demikian, cepat atau lambat mereka harus berorientasi untuk membela kepentingan rakyat serta menghormati HAK rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk MENGETHAUI dan di BERITAHU.

*

DARI SEGI EKONOMI:

*

Banyak dari article-article dan surat terbuka yang saya tulis (In English) yang membahas masalah ekonomi di Indonesia dan semuanya itu masih bisa dilihat atau di access di website kami (www.parmadim.com). Yang perlu kita soroti dan angkat kepermukaan adalah sbb:

*

1). Selama ini Pemerintah Indonesia baik dari ORBA sampai ERA Reformasi ini masih belum bisa bikin APBN yang balanced, apalagi surplus dan selalu saja berakhir dengan deficit triliunan rupiah. Tahun 2008 masa SBY administrasi, APBN nya minus atau deificit sebesar Rp. 94.5 trilliun. Inipun bsih diikuti dengan kelemahan pemerintah Indonesia yang harus pinjam uang terus baik dari dalam maupun luar negeri untuk membiayai APBN.

*

2). Dengan APBN yang begitu besar dibanging zamanya President Megawati Administrasi, pemerintah pusat dibawah SBY telah memakan APBN sebesar 77.88%. Sisanya yang hanya 22.12% dari total APBN, dikasihkan ke 33 Propinsi dimana dana ini juga harus dibagi-bagi lagi ke sekian ratus atau mungkin ribuan pemerintah di tingkat Kabupaten, belun lagi ditingkat Kecamatan dan belum lagi ditingkat Desa-Desa. Terus kira-kira berapa tuh dana APBN pusat yang akhirnya sampai di desa-desa setelah dana itu di SUNAT berkali-kali ditingkat Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan? Tidak heran jalan raya di desa-desa masih banyak yang berlubang-lubang?

*

Bayangkan kalau alokasi dana APBN itu dibalik, 13% untuk pemerintah pusat dan 77% untuk daerah? Saya yakin seyakin-yakinya, kemakmuran rakyat di desa-desa akan mulai terlihat, jalan didesa-desa akan lebih mulus, perekonomian di daerah akan lebih hidup, kondisi physic desa akan lebih sehat dan tentunya kebutuhan dan perbaikan infrastructure desa bisa garap oleh aparat dan warga desa sendiri. Sayangnya, selama kurun waktu 30 tahun terakhir ini pemerintah pusat masih mementingkan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan jutaan rakyat yang ada di 33 propinsi, 491 kabupten, 5,263 kecamatan dan 69,919 desa dan kelurahan.

*

3). Percaya tidak, Indonesia adalah satu-satunya negara diplanet BUMI ini yang memiliki terlalu banyak MENTERI, sebanyak 33 menteri, ditambah lagi 22 LEMBAGA non-department dan lebih dari 50 LEMBAGA kuasi negara. Belum lagi assisten-assistenya, Assisten-nya punya assisten lagi, Dirjen, Irjen, asisten Dirjen dan Assisten Irjen, dan staff-staffnya yang semuanya itu perlu gaji dan tunjangan sana sini. Saya secara terbuka telah menulis surat ke CAPRES SBY akan hal ini dan bahkan baru-baru ini muncul article yang menyatakan bahwa dari hasil audit BPK, SBY disarankan agar merampingkan kementerian (korantempo.com) karena begitu banyaknya birokrasi dan aturan-aturan yang sama dan tumpah-tindih satu sama lain. Ditambah lagi hasil penelitian oleh Tim Vis Indonesia 2033 tanggal 16 September 2009, yang mengidentifikasikan hanya 15 kementerian atau department yang layak dipertahankan.

*

Sayangnya meski CAPRES SBY telah banyak diingatkan oleh publik, President terpilih SBY akan tetap mempertahankan system kabinet yang ada. Jawabnya President SBY melalui juru bicaranya adalah: “Presiden SBY lebih senang melanjutkan system kabinet yang ada.”

*

Ya, of course, dia lebih senang mempertahankan system yang ada, karena President SBY punya hutang budi dan dana yang banyak dari pendukungnya baik dari partai politik maupun non-partai politk selama PILPRES barusan. Karena itu, President SBY harus bagi-bagi kursi kementrian pada para pendukungnya dan tidak usah repot-repot dan pusing tujuh keliling kalau harus bongkar sana dan bongkar sini. Kalau kursi kementrian itu di kurangi, hal itu akan sangat merepotkan President SBY.

*

Tapi siapa yang dirugikan dari sikap President SBY? Tidak ada ORANG lain lagi kecuali RAKYAT!!! keputusan President SBY ayng tidak mau direpotin seperti inilah yang merugikan rakyat, karena system KABINET yang ada akan memakan biaya APBN yang sangat besar!

*

What doesn’t he understand?

*

Kalau seandainya kita; warga PARMADIM atau orang lain berhasil mengankat issue ini dalam kampanye atau debat CAPRES, tentu SBY atau President terpilih akan mikir dua kali kalau mau mempertahankan banyaknya kementrian yang ada. Tapi karena tidak adanya usaha kearah ini dan system kampanye diIndonesia masih didominasi oleh kepentingan Partai politik ditambah media masa Indonesia hanya ikut-ikutan cari DUIT saja dari iklan dan publikasi, maka banyak issue-issue yang tidak terangkat dan CAPRES dan CALEG dibiarkan lolos begitu saja.

*

Dari kontek ini pula, Partai baru ini akan berfungsi sebagai CATALYST dalam perdebatan politik di Indonesia untuk terus mengankat issue-issue penting yang telah lama diabaikan dan yang benar-benar berorientasi kepada kepentingan rakyat sebagai core perjuangan partai.

*

4). Bukan hanya itu saja. Indonesia sebagai negara dibanding Pemerintah USA memiliki GDP 12 kali lebih kecil dan dari luas territorynya, Indonesia itu 9 kali lebih kecil dari USA. Nah, pemerintah USA yang begitu besar hanya memiliki jumlah anggota Congress hanya 535 orang itu sudah termasuk 100 senators dari 50 negara bagian (2 Senators per negara bagian). Sekarang coba lihat Indonesia, berapa tuh jumlah anggota Parliament?

*

Kalau nggak salah 560 anggota Parliament, ditambah 132 anggota DPD (4 orang dari masing-masing propinsi dari 33 propinsi). Totalnya sekitar 692 orang (hampir 700 orang), belum lagi para tenaga ahli yang bekerja di bawah SEKJEN DPR? Semuanya minta gaji, tunjungan dan belum lagi ongkos perjalanan sana sini. Gaji saja kalau nggak salah sebesar Rp. 46 juta sebulan. Banyangkan berapa tuh biaya operasi yang harus dikeluarkan pmerintah pusat untuk legislative saja.

*

Udah gitu anggoata DPR minta LAPTOP lagi? Nggak cukup dikasih laptop, minta dana tambahan buat training lagi? Belum lagi seragam kerja? Pernah dengar gaji kehormatan untuk anggota DPR? Apanya sih yang harus dihormati sebagai wakil rakyat yang warranted untuk mendapat gaji tambahan? Terus kalau habis masa jabatanya minta di kasih cincin emas lagi yang harganya milyaran rupiah? How insane these people are (betapa rakus dan tidak warasnya orang-orang ini)!

*

Sekarang kalian tahu kenapa PEMERINTAH PUSAT memakan biaya 77.88% dari total APBN, karena TERLALU BANYAKNYA ANGGOTA PARLIAMENT, PARA MENTERI dan LEMBAGA-LEMBAGA NON-DPERTMEN YANG MENGUASAI PEMERINTAHAN yang tumpang tindih serta pekerja lain di jajaran EXECUTIVE yang ratusan kalau nggak ribuan jumlahnya. Tapi apa hasil kerja mereka?

*

Indonesia is having too big of government (Indonesia memiliki pemerintahan yang terlalu besar baik dari segi personel maupun ongkos operasinya) yang akhirnya terlalu banyak birokrasi yang ruwet, tumpang tindih bikin perjalanan pemeritahan tidak effective dan tidak effience! Anehnya, berapa tahun hal ini telah diabaikan dan dibiarkan?

*

Untuk mengubah semuanya ini, kita harus mulai dari TOP down, Legislative branch perlu diperbaiki dulu, anggotanya Parliamen perlu di scrutinized dari awal saat jadi CALEG, pemilihan CALEG perlu di reform, jumlah anggota Legislative perlu dikurangi dramatically.

*

Saya berharap partai baru ini bisa menjadi suara alternative atau partai alternative bagi rakyat Indonesia, para GOLPUT dan mereka yang tidak puas dengan system dan kondisi politik yang ada sekarang ini. Saya melihat, bersama kita bisa mempejuangkan hal itu.

*

5) Selama ini kita juga melihat kebijaksanan ekonomi Indonesia hanya ikut-ikutan. At best, kebijaksanaan itu diambil sebagi reaksi dari kollapsenya market atau krisis ekonomi dunia. Padahal pemimpim yang brilliant itu tidak harus demikian, hanya wait and see kemudian bereaksi. Lihat saja kebijaksanaan President SBY selama ini.

*

Contoh nyata itu waktu harga crude oil naik tinggi sampai $145 per barrel. SBY jadi pusing karena APBN-nya akan menghasilkan deficit ratusan trilliun karena APBN-nya didasarkan harga crude oil dunia $64 per barrel. Apa reaski SBY? Dia cepat-cepat menaikan BBM dalam negeri. Terus beberapa bulan berikutnya harga crude OIL turun, kemudian apa reaksi SBY? Dia menurunkan harga BBM dalam negeri untuk menurunkan suhu protes dan criticism dari lawan-lawan politiknya.

*

Pemimpim vissioner yang baik bukan demikian, dia harus Leading the Market dan bukanya following atau re-acting the Market. Karena itu tidak heran kalau selama 30 tahun terkahir ini, nilai currency (KURS) rupiah Indonesia hanya ikut-ikutan atau nasib-nasiban. Saya tidak pesimis, tapi selama ini saya masih belum menemukan indikasi nyata bahwa kekuatan nilai currency rupaih itu benar-benar atas hasil langsung dari kebijaksanaan ekonomi pemerintah Indonesia. Bahkan selama kurun waktu 30 tahun terahir ini dibanding nilai currency US Dollar, nilai rupiah telah memburuk 10 kali lihat.

*

Tahun 1980’an, nilai $1 USD itu sama dengan Rp. 650.- Sekarang ditahun 2010 (30 tahun kemudian) nilai $1 USD sama dengan Rp. 10.000.- Dari kaca mata economists, hal itu menandakan bahwasanya ekonomi Indonesia itu 10 kali lipat lebih BURUK dibanding tahun 1980’an.

*

Mana kebijaksanaan pemerintah Indonesia kearah ini? Terus dimana itu para ekonom Indonesia yang kono begitu pinter kalau lagi nulis article, nulis buku, atau kasih ceramah yang begitu sok intelektual tapi praktek dilapanganya masih belum terbukti? Kenapa selama 30 tahun terkahir ini nilai currency Rupiah dibiarkan memburuk terus? Masak tak satupun ekonom Indonesia yang konon dibilang begitu intelektual tidak berani dan tidak mampu menasehati Pemerintah Indonesia dibidang ini, kalau mereka benar-benar tahu tentang ekonomi? What is really going on then dengan ekonom Indonesia?

*

Benarkah para ekonom Indonesia itu brilliant atau sekedar brilliant secara academic tapi secara prakteknya, masih dalam tanda tanya besar? Inilah tantangan terbuka bagi mereka yang mengaku dan mengklaim sebagai ekonom Indonesia. Pernah tahu berapa tuh gajinya para ekonom yang kerja dipemerintahan dan lembaga keuangan seperti boss BI? Hampir 4 kali lipat dari gaji anggota DPR pusat, sekitar Rp 180 juta sebulan.

*

6) Saya belum menyingung hutang dalam dan luar negeri Indonesia yang semakin membengkak tiap tahunya setinggi Gunung Hilmalaya dan seluas lautan Pacific. Tahukah anda di tahun 2010 ini, hutang Indonesia dalam negeri sekarang lebih BESAR dari hutang luar negeri? Padahal sebelum tahun 1997/1998, hutang dalam negeri Indonesia itu bisa dibilang NOL atau kecil sekali. Terus kemana dan bagaimana hutang dalam negeri itu bisa membengkak begitu besarnya dalam kurun waktu yang begitu singkat?

*

Yang lebih menarik kita perhatikan lagi adalah peryataan public dari boss-boss yang bertanggung jawab terhadap perekonomian Indonesia dan para ekonom lainya yang membuat satu notion; anggapan public yang dipromosikan oleh pemerintah bahawsanya pemerintahahn SBY telah mampu menstabilkan ekonomi Indonesia dimana nilai kurs (currency) rupiah bisa bertahan rata-rata Rp. 10.000 terhadap US dollar. Saya punya kronologi yang menarik dari situasi ini untuk memperjelas kasusnya.

*

Ibarat anda punya anak yang setiap ikut ujian katakanlah MATEMATIKA disekolah, nilainya tuh hanya dapat 3 atau 4 PALING TINGGI. Sebagai orang tua, anda berusaha untuk memperbaiki kondisi ini dengan cara membayar orang LAIN atau menyewa guru untuk les private dirumah dengan membayar orang ini tiap bulanya dengan harapan anak anda bisa mendapat nilai ujian yang jauh lebih baik.

*

Setelah 3 bulan les private berjalan, ujian MATEMATIKA di laksanakan dan anak anda mendapatkan nilai berapa? 5. Anda tidak puas dan bertanya kepada orang yang kasih les private ini. Eh mas atau pak, kok anak saya ujian MATEMATIKA-nya cuma dapat nilai 5? Si pengajar-nya menjawab: Gini lo boss, anaknya tuh memang agak lambat cara berpikirnya, jadi perlu waktu lebih lama deh boss. Khan baru 3 bulan? Mendengar jawaban itu, anda merasa cukup masuk akal dan si pengajar ini diberi waktu lebih lama dan les private diteruskan.

*

3 bulan lagi berjalan dan ujian MATEMATIKA disekolah diambil lagi. Kali ini anaknya dapat nilai berapa? 5.5 - Terus anda bertanya lagi ke si pengajar. Eh mas, atau Pak, gimana sih. Udah dikasih waktu 6 bulan kok anak saya hanya dapat nilai 5.5? Si pengajarnya menjawab: Boss, 5.5 itu khan nilai perbaikan boss. Selama ini anaknya khan dapat nilai 3 dan paling tinggi cuma 4. Jadi nilai 5.5 itu kemajuan sekali boss.

*

Terus apa reaksi kamu? Apakah kamu mau percaya dan menerima alasan si pengajar ini? Itulah kronology dari nilai currency rupiah yang digembar-gemborkan boss-boss ekonom Indonesia yang duduk dipemerintahan selama ini. Meraka lupa ditahun 1980’an, nilai $1 US dollar itu sama dengan Rp.650.- Kok sekarang nilainya sampai Rp. 10.000 dibilang stabil. Apanya yang stabil? Anehnya, rakyat Indonesia percaya saja, but not me! No way, man! Kita tidak sebodoh apa yang mereka bayangkan dan saya harap anda tidak senaif mempercayai alasan seperti si pengajar itu.

*

Mereka itu bilang demikian, karena selama ini rakyat Indonesia sudah biaya menelan pil yang pahit-pahit. Jadi kalau ada pil yang sedikit asin-pun, dibilang lebih baik dan stabil. What a crab!

*

Terlalu banyak kalau harus saya kupas satu per satu masalah ekonomi di Indonesia dan kelemahan boss kita yang menjabat dipemerintahan. Pernahkan anda dengar berapa billion bahkan trilliunan dollar negara Indonesia dirugikan kerana corrupt contract yang dibikin pemerintah Indonesia dengan kontraktor asing.

*

Karena Boss kita yang duduk dipemerintahan mungkin tidak perduli, tidak mengerti, tidak punya pengalaman bikin kontrak International atau simply kurang menguasai bahasa English dengan baik dan tidak tahu hukum International, mewakili pemerintah Indonesia dan menanda tangani kontrak kerja dengan perusahaan asing tanpa membaca dan memahami setiap PROVISION (kata-kata) atau CLAUSE (kalimat) dalam kontrak itu, hingga akhirnya setelah kontrak ditanda tangani dan terjadi sesuatu, pemerintah Indonesia di paksa harus bayar ganti rugi yang nilainya billiunan rupiah karena semua itu tercantum dikontrak kerja yang tidak dimengerti oleh boss-boss kita yang duduk di pemerinthan mewakili rakyat Indonesia.

*

Hal ini bisa anda ikuti dari beberapa kontrak denagn perusahaan asing dibidang energy listrik, mining dan OIL (MIGAS) terutama dari USA. Yang lebih parah lagi, kontrak itu jelas-jelas merugikan Indonesia dari segi pembagian keuntungan, tapi karena kita perlu dan mungkin karena alasan lain semacam (kick-back) dari kontrak itu dan perusahaan asing dapat kontrak kerja yang menguntungkan mereka, maka kontrak itu ditanda tangani atas nama rakyat Indonesia yang mengikat selama bertahun-tahun, ada yang lebih dari 40 tahun, dan tidak boleh dibatalkan atau yang lebih dikenal dengan kata irrevocable contract (kontrak yang tidak bisa dibatalkan berdasarkan hukum international)!

*

Karena krisis ekonomi di ASIA bebrapa tahun yang lalu (1997/1998), pemerintah Indonesia harus membatalkan sebagian kontrak kerja itu. Terus apa yang terjadi, Indonesia harus bayar denda billions dollar ke perusahaan asing itu, hanya karena membatalkan kontrak. Hal-hal seperti ini mungkin jarang atau tidak pernah kalian dengar kalian dengar di Koran atau di TV Indonesia. Media Indonesia masih penakut membongkar kasus-kasus seperti ini, mereka takut kehilangan pekerjaan!

*

Akibatnya, natural resources (sumber-sumber daya alam Indonesia) banyak yang dirampok oleh perusahaan asing dengan bantuan orang-orang kita sendiri yang sedang menjabat di pemerintahan. Ironis sekali, mereka yang jadi wakil rakyat, mestinya melindungi dan memproteksi sumber daya alam Indonesia demi kemakmuran rakyat Indonesia secara menyeluruh, eh malah kerja sama dengan perusahaan asing merampok sumber daya alam Indonesia.

*

Kalau anda ingat protes President Soekarno “INDONESIA MENGUGAT”, inti masalahnya khan ini juga, yakni sumber daya alam Indonesia yang waktu itu diexploitasi besar-besaran oleh penjajah asing. Dulu cara explotasinya dengan cara menjajah/invasion secara militer, sekarang cara exploitasinya dengan bikin KONTRAK KERJA antara corporate dengan pemerintah. Jadi rakyat tidak tahu menahu! Disinilah pentingnya ‘PUBLIC OVERSIGHT’ atau supervisi langsung oleh rakyat atas kerjanya pemerintahan baik itu di Executive maupun di Legislative.

*

Disinilah duduk potensi lawan-lawan politik dari perjuangan kita. Mereka itu punya jaringan luas, organisasi yang terpadu dan dukungan dana yang sangat kuat. Yang kita miliki hanyalah dukungan rakyat dan niat jujur untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

*

Dari sini kalian tahu, betapa besarnya tantangan yang akan kita hadapi. Karena itu, kalau dari sekarang hati kita tidak bersih, jujur dan perjuangan kita punya pamrih, motivasi dan semangat tinggi itu akan cepat hilang dari diri kita, cepat atau lambat. Tapi kalau kita punya niat jujur dan sadar betapa suci dan mulianya perjuangan ini, siapapun yang akan kita hadapi, kita tidak akan gentar dan menyerah apapun besar dan sulitnya tantangan itu! Pengorbanan yang kita lakukan ada maknanya!

*

Yang jelas, banyak sekali issue-issue penting yang selama ini terabaikan dan tak dipecahkan oleh pemerintah Indonesia dalam kurung waktu 30 tahun belankangan ini dan hal itu membikin rakyat Indonesia harus terus menerima kenyataan pahit. Rakyat biasa hanya sebagai alat bagi beberapa golongan dan partai politik untuk mencari suara dan jabatan. Adakah jalan yang bisa kita tempuh untuk mengatasi semua itu. Jawabnya, ya! Tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan bahkan banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk berpartisipasi memecahkan masalah itu satu per satu.

*

Namun sebelum kita melangkah ke sana, kita perlu berbenah diri. Karena itulah, Partai Masa Depan Indonesia Mandiri itu dibentuk. Lawan-lawan kita itu ada disana, mereka punya organisasi yang kuat dan dukungan yang besar. Karena itu dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, paling tidak kita memakai kendaraan yang sama untuk bisa berkompetisi dengan mereka dipanggung politik.

*

Terus apa yang harus kita lakukan dan apa agenda politik Partai Masa Depan Indonesia Mandiri?

*

1) Dari saran dari teman-teman, saya masih menyimpan dan menunda untuk meregistarsi partai politik ini ke Dep HUKUM dan HAM di Jakarta. Hal ini akan saya lakukan demi alasan politic karena aturan yang ada di Indonesia. Registrasi itu akan saya lakukan kalau kita sudah mencapi 50% dari syarat itu terpenuhi.

*

2) Saya masih memerlukan banyak kantor cabang PARMADIM baik itu di tingkat Kecamatan, Kabupaten maupun di tingkat Propinsi diseluruh Indonesia dan juga di Pusat Jakarta. Karena itu saya meminta bantuan anda untuk menyebar luaskan dan bersedia menjadi kepala kantor cabang sementara atau tetap dari partai ini dimana anda tinggal.

*

Yang anda perlukan saat ini paling tidak adalah akses ke internet dan telephone yang bisa di hook-up dengan FAX mesin. Alamat rumah bisa dipakai. Tapi secepatnya, kita akan bekerja sama agar setiap kantor cabang memiliki paling tidak kantor sendiri (meski itu harus nimbrung dengan kantor orang lain), telp, fax, PC dan akses ke Internet sebagai alat komukiasi dan kampanye massal yang akan dikoordinasi dari pusat.

*

Setelah itu, anda sebagi kepala kantor cabang perlu buka rekening BANK di BANK (BRI) atas nama Partai ini (Partai Masa Depan Indonesia Mandiri). Karena Partai ini belum disahkan dan diakui sebagi badan hukum di Indonesia, maka kami belum punya TAX ID untuk partai ini. Rekening BANK ini perlu untuk menampung dana, transfer dana dan membiaya biaya operasi di tingkat local didaerah anda masing-masing. Untuk membuka Rekening Bank bisa pakai NPWP pribadi.

*

Khusus untuk kantor PUSAT di Jakarta, dari awalnya harus punya persyaratan lengkap bagi sebuah kantor politik untuk bisa beroperasi dengan baik karena semua koordinasi akan di channel-kan atau dimulai dari sini. Bank account di PUSAT adalah sebagi rekening bank induknya dan semua dana penerimaan dan pengeluaran akan dicatat dan dibukukan disini untuk keperluaan adminsitrasi dan centralisasi.

*

Bagaimana cara kerjanya?

*

Kantor pusat akan membantu mencari dana buat kantor cabang didaerah. Bentuk dan kerja sama itu secara details akan dibicarakan lebih lanjut. Semua penerimaan dana di kantor cabang DAERAH akan di bagi 60%: 40%, dimana 60% dari total penerimaan akan dipakai untuk kepentingan kantor cabang daerah dan 40% di kirim ke kantor pusat sebagai RESERVED FUNDS.

*

Kenapa demikian, karena kantor pusat lebih memiliki banyak tanggung –jawab dan program kerja dan bila ada kantor cabang yang perlu dana tambahan karena ada semacam program khusus yang dilakukan di daerah, maka kantor pusat akan mengambil RESERVED FUNDS yang ada untuk membantu kantor cabang daerah tersebut. Aturan ini tidak multlak dan bisa dirubah dan dikembangkan sesuai kepentingan PARTAI dan tujuan partai. Ini adalah grass-root political movement yang perjuanganya harus dimulai dari bawah melibatkan hampir semua aspek kehidupan masyarakat di pedesaan dan daerah dalam usaha menciptakan perubahan kultural.
*

Di kantor pusat akan ada 50 anggota inti yang akan mengelola jalanya kantor pusat dan kalian yang jadi kepala kantor cabang daerah bisa menjadi atau mengusulkan seseorang untuk menjadi anggota di kantor pusat. Hanya orang ini harus siap dan bisa ke Jakarta atau bisa datang ke daerah lain bilamana diperlukan untuk mengahdiri meeting atau untuk koordinasi yang lain dalam melaksanakan program kerja partai. Mereka yang menjadi 50 anggota inti pusat inilah yang akan mengelola jalannya partai baru ini. Semua masalah keuangan dan lain-lain, akan saya serahkan kepada 50 orang ini dan saya akan menjadi bagian dari 50 orang ini.

*

Langkah selanjutnya adalah bagaimana kiita mencari dana buat membiayai operasi di setiap kantor cabang dimasing-masing tingkat kecamatan, kota dan propinsi. Masalah ini akan kita bahas bersama secara detail dan sebelum itu saya perlu input dari kalian sebagi anggota partai dan pendukung partai. Dialog terbuka lewat internet akan bisa kita mulai untuk membicarak semua tantangan yang kita hadapi mulai dari sekarang ini.

*

Yang jelas, mendirikan partai tidak mudah dan prosesnya sangat panjang, akan tetapi proses yang lama dan tantangan yang ada tidak menjadikan kita lupa akan misi dan tujuan kita mendirikan partai ini. Karena itu, disela-sela kita membangun dan mendirikan partai ini, kita juga akan melakukan agenda-agenda penting yang akan kita laksanakan secepatnya.

*

Apa agenda itu?

*

Inti perjuangan dari partai ini adalah “membela HAK dan kepentingan rakyat”, karena itu agenda kita tidak lepas dari unsur itu.

*

Ada 5 issue yang sangat kritis yang ingin kami perjuangkan karena sampai detik ini masih diabaikan oleh Pemerintah pusat mulai dari Presiden Soeharto sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini. Issue itu adalah sbb:

*

1). Hutang Indonesia yang setinggi langit

2). Merosotnya kurs Rupiah dalam waktu 30 tahun terakhir

3). Pemborosan Pemerintah Pusat

4). Pemberatasan Korupsi

5). Memperbaiki system Demokrasi di Indonesia

*

Hal ini akan kita tempuh melalui 2 jalur:

*

1). Melalui jalur perubahan cultural - Cultural change.

Disini kita mencari jalan penyelesain atas masalah-masalah yang dihadapi di daerah dengan mengajak dan berdiskusi langsung dengan rakyat biasa tentang hak rakyat sebagi pemegang kedaulatan tertinggi. Hal ini bisa kita lakukan dengan diskusi terbuka atau membuka rapat terbuka di tingkat RT atau RW bahkan ditingkat Desa, Kecamatan atau Kabupaten dengan memperkenalkan Partai ini kepada mereka dan membuka tanya jawab tentang demokrasi serta membahas issue-issue penting yang dihadapai oleh mereka di tingkat lokal. Harapan kita adalah dengan mengadakan dialog langsung, kita bisa mendapat input, tahu masalah-masalah yang dihadapi orang desa dan mencari jalan keluarnya.

*

Disamping rakyat biasa, kita juga aka mendekati para mahasiswa dan para intelektual di perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk bisa kita ajak bertukar pikiran membahasa issue-issue penting yang dihadapi pemerintah daerah dan Indonesia secara menyeluruh. Dari sini kita tentu akan banyak mendapatkan perspective dari mereka. Methode yang sama bisa kita pakai, yakni membuak dialog terbuka diperguruan tinggi dengan cara memperkenalkan partai baru ini kepada meraka dan membuka tanya-jawab dan event ini bisa kita jadikan semacam usaha funds raising juga.

*

Karena ini adalah perjuangan politik, kita juga akan mengajak dan mengundang partai-partai politik lain untuk berdialog membicarakan issue-issue lokal, national dan international dengan pemimpim partai lain dan mencari pemecahan dari masalah-masalah yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Proses ini bisa kita lakukan kapan saja, selama kita siap dengan materinya.

*

2). Melalui jalur perubahan structural - Structural Change.

*

Issue penting yang saat ini ada dimeja kita adalah mengenai persyaratan bagi partai politik untuk memiliki suara paling tidak 20% di parliament untuk bisa mencalonkan seorang menjadi kandidat Presiden.

*

Belajar dari PILPRES yang baru berkahir 2009, persyaratan ini tidak mengacu kepada KEPENTINGAN RAKYAT INDONESIA, karena rakyat Indonesia hanya disodori dengan pilihan CAPRES terbatas, aturan ini tidak adil bahkan bersifat manipulasi oleh partai besar, karena partai kecil tidak diberi kesempatan untuk mengajukan CAPRES-nya, meski mungkin meraka memiliki seoarng figure CAPRES yang lebih baik dan lebih qualified.

*

Lebih jauh lagi, Persyaratnya ini tidak mengacu ke individu sebagai warga negara tapi lebih mengaju ke Partai Politik hingga jelas aturan ini bertentangan dengan spirit UUD 1945 kerena membatasi siapa yang bisa menjadi kandidat Presiden.

*

1). Karena itu kami telah mulai mencari pendukung dan membikin draft PETISI yang akan kami ajukan ke PARLIAMENT INONESIA dan juga ke President INONESIA untuk menghapuskan persyaratan 20% minimum suara di Parliament bagi partai politik untuk mencalonkan seorang candidate Presiden, dengan alasan-alasan diantaranya yang saya sebutkan diatas.

*

Untuk lebih jelasnya, saya juga ingin mengupas mengapa persyaratan 20% itu ada, at the first place?

*

Hal ini tidak lain adalah karena selama ini, Presiden Indonesia itu bisa dibilang lame-duck President at all times, karena tidak memiliki HAK VETO. Kekuatan parliament Indonesia jauh lebih tinggi dari kekuatan President Indonesia. Dengan tidak ada dukungan dari anggota DPR/Parliament, bisa-bisa program kerja Presiden tidak ada yang jalan atau ditolak dan macet. Itulah alasan dibalik kenapa persyaratan 20% suara diparliament bagi partai politik yang akan mengajukan kandidat President diperlukan. Jadi apa artinya jadi Presiden kalu tidak punya dukungan 20% di Parliament atau DPR.

*

Sebagai bahan informasi, persyaratan ini tidak ada dinegara maju lain yang menerapkan system demokrasi baik itu di negara Inggris, America, Australia, Germany, dll.

*

Karena itu, untuk memperbaiki system demokrasi di Indonesia yang lebih baik dan menciptakan checks and balances dalam pemeritahan Indonesia, kita perlu memperbaiki posisi 3 branches of Government dalam setting Democracy yang benar dengan membuat ke 3 kekuatan Negara ini terpisah (dispersed dan de-centralized) tapi co-equal (sama kekuatanya) dan co-interdependence (saling ketergantungan).

*

Selain mengajukan petisi nomoer # 1 diatas, kami juga akan mengajukan PETISI, sbb:

*

2). Meminta DPR/MPR/DPD (Parliament Indonesia) untuk memberikan HAK VETO kepada Presiden Indonesia.

*

3). Meminta DPR/MPR/DPD (Parliament Indonesia) untuk memberikan HAK kepada PARLIAMENT INDONESIA to OVER-RIDE President’s Veto dengan ¾ suara di Parliament menyetujuinya.

*

Comment*

Jadi kalau ada rancangan undang-undang yang lolos di Parliament Indonesia, RUU itu akan diberikan ke Presiden Indonesia untuk dievaluasi dan disahkan atau ditanda-tangani untuk menjadi undang-undang baru. System yang ada, Presiden hanya diberi waktu 30 harus untuk mengevaluasi.

*

Kalau seandainya Presiden Indonesia tidak setuju, ya tough-luck, RUU itu akan tetap berlaku dan jadi undang-undang baru tanpa tanda tangan Presiden. Terus apa artinya dan fungsinya Presiden harus capek-capek evaluasi RUU itu kalau tidak memiliki hak menolak atau VETO? Dari sinilah, Mas memandang perlunya HAK VETO bagi Presiden Indonesia. Dan hal ini akan membuka jalan bagi PARTAI kecil untuk bisa mengajukan CAPRES-nya di pemilihan umum tanpa harus memiliki suara 20% di Parliament.

*

Terus apa dan bagaimana processnya kalau RUU itu di VETO oleh President?

*

RUU itu akan dikembalikan ke Parliament dan PARLIAMENT bisa memilih option, merubah dan kompromi dengan keberatan President dan setelah direvisi diajukan kembali ke President atau membiarkan isi RUU itu seperti apa adanya dan megadakan VOTING di Parliament. Kalau ¾ anggota Parliament menyetujuinya, maka RUU itu tetap menjadi undang-uang baru karena Parliament berhasil over-ridding President’s veto.

*

Itulah process checks and balances dalam rumus trias plitica dalam pemerintahan demokrasi. Hal ini dibikin agar Legislative dan Executive itu CO-EQUQAL dan CO-INTERDEPENDENCE.

*

4). Kami juga akan meminta DPR/MPR/DPD (Parliament Indonesia) untuk memberikan HAK kepada Parliament Indonesia untuk bisa membatalkan (to vacate) keputusan Mahkamah Agung dan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang dirasa tidak mengacu kepada kepentingan bangsa dan Negara Indonesia baik itu yang ada hungunganya dengan keutuhan NKRI, keaman dan kestabilan politik didalam negeri sebagai akibat dari keputusan Mahkamah Agung tersebut.

*

5). Kami juga akan meminta DPR/MPR/DPD (Parliament Indonesia) untuk memberikan HAK kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk bisa mengoreksi dan membatalkan (to vacate or to nulify) keputusan President (KEPRES) dan peraturan pemerintah (PERPU) yang dianggap bertentangan dengan Konstitusi Indonesia, UUD 1945 dan Undang-undang serta aturan-aturan lain yang ada.

*

6). Untuk menegakan system Demokrasi di Indonesai yang baik, kami akan meminta DPR/MPR/DPD (Parliament Indonesia) untuk megeluarkan suatu undang-undang baru yang melarang semua badan non-legislative dan menyatakan bahawasanya hanya “badan legislative” baik itu ditingkat Pusat, Propinsi dan Daerah-lah yang diperbolehkan memperkenal undang-undang atau aturan baru yang sifatnya mengikat kehidupan masyarakat luas.

*

Karena dalam kontek demokrasi, mereka yang terpilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dan duduk sebagai wakil rakyat di legislative-lah yang memiliki MANDAT untuk mengajukan rancangan undang-undang baru. Semua badan non-legisltive harus dilarang dan tidak diperbolehkan mengeluarkan aturan-aturan baru dan diperbolahkan mengeluarkan pernyataan atau himbauan yang sifatnya berupa advisory (nasehat-nasehat) yang tidak mengikat.

*

Dari jalur perubahan structural kami memiliki kurang lebih 13 petisi yang ingin kamu ajukan ke Parliament dan President Indonesia untuk membuat agar Demokrasi di Indonesia bisa berjalan lebih baik dan berorientasi pada kepentingan RAKYAT. Saat ini yang akan kami lakukan adalah mengangkat issue ini kepermukaan dan men-sosialisaikan issue ini untuk mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya sebelum kita menghadap ke Parliament dan President Indonesia secara langsung. Issues ini adalah terbuka untuk kita perdebatkan di tingkat nasional!

*

Itulah inti agenda dan ruang kerja dari Partai Masa Depan Indonesia Mandiri yang bisa saya sampaikan saat ini. Masalah-masalah komplek dan kritikal masih banyak dihadapi Indonesia. Ironisnya, masalah-masalah itu sampai saat ini masih belum terpecahkan setelah hampir 35 tahun seperti Hutang dalam dan luar negeri Indonesia yg menggunung setiap tahunya setinggi gunung Hilmalaya dan seluas lautan pacific dan masalah sering dilupakan oleh boss-boss petinggi kita di pemerintahan pusat. Sudah saatnya bagi generasi penerus Indonesia untuk bangkit dan menantang generasi tua untuk memecahkan masalah ini satu persatu. Hanya dengan keterbukaan inilah, masalah-masalah itu mau tidak mau harus dijadikan topik perdebatan nasional yg harus dipecahkan. Terima kasih!

*

Salam /Kind Regards,

Chris Komari

Chairman

Partai Masa Depan Indonesia Mandiri (PARMADIM)

www.futureindonesia.com,

*

Link-to-join-us-formulir-pendaftaran

*